Kajian Yuridis Penanganan Lonjakan (Surge) Pasien COVID-19 di Indonesia  Studi Kasus: Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Kajian Yuridis Penanganan Lonjakan (Surge) Pasien COVID-19 di Indonesia Studi Kasus: Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Manajer Lembaga Kesehatan Pengambil Kebijakan Reportase Kegiatan Surge Capacity

Reportase Zoom Meeting

Diseminasi Hasil Penelitian

“Kajian Yuridis Penanganan Lonjakan (Surge) Pasien COVID-19 di Indonesia
Studi Kasus: Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”

29 Juli 2020


Pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung dan menimbulkan konsekuensi yang luas memerlukan regulasi yang kuat dan mengatur secara penuh. Namun, hingga saat ini implementasi regulasi tersebut masih belum berjalan secara baik dan banyak celah hukum yang perlu ditindaklanjuti. Oleh karena itu, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan  Keperawatan (PKMK FK – KMK UGM) pada Rabu, 29 Juli 2020 pukul 13.00 – 15.00 WIB menyelenggarakan rangkaian webinar surge capacity dengan topik “Kajian Yuridis Penanganan Lonjakan (Surge) Pasien COVID-19 di Indonesia Studi Kasus: Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”. Webinar ini bertujuan untuk memaparkan hasil akhir penelitian yang telah dilakukan oleh Tim Peneliti PKMK FK – KMK UGM. Adapun narasumber webinar kali ini dr. Darwito Sp.B., Onk., (K.) selaku Ketua Tim Peneliti, Dr. Rimawati, SH., M.Hum sebagai anggota tim peneliti. Pembahas pada sesi webinar ini oleh dr. Achmad Yurianto (Dirjen P2M Kemenkes) dan drs. Makmur Marbun (Direktur FKKPD, Kementerian Dalam Negeri) yang  dimoderatori oleh Tri Aktariyani, SH, MH.

Diseminasi kali ini diawali dengan pengantar oleh Prof. Laksono Trisnantoro, Guru Besar IKM FK – KMK UGM yang menyimpulkan bahwa sistem kesehatan di Indonesia masih belum siap untuk menangani pandemi. Laksono juga menyoroti keterlibatan residen yang terlibat secara langsung dalam penanganan COVID-19 namun secara hukum masih belum jelas. Misalnya, dalam aturan insentif yang awal posisi residen tidak diatur secara khusus, namun saat ini telah ada payung hukum yang mengatur pemberian insentif tersebut walaupun masih dalam klasifikasi dokter umum. Insentif yang akan dicairkan pun juga melalui alur birokrasi yang berbelit sehingga tidak menguntungkan tenaga kesehatan. Oleh karena itu, penelitian ini lebih menekankan pada bahasan mengenai hak dan kewajiban tenaga kesehatan yang masih perlu dicermati. Laksono berharap penelitian ini akan memberikan tawaran solusi dalam pandemi agar tenaga kesehatan yang berjuang di garis depan dapat terjamin kemanannya secara hukum, fisik, dan medik.

Pada sesi pertama, Rimawati memaparkan hasil penelitian yang menggunakan dua kerangka kajian yaitu tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah serta perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dan residen. Metode yang digunakan dalam penelitian menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan kasus yang ada terkait dengan riset serta pendekatan konseptual. Penelitian dilakukan selain menggunakan data sekunder sekaligus juga klarifikasi dengan narasumber. Pencarian berita melalui berbagai media massa juga dilakukan untuk melihat realitas hukum yang diimplementasikan dengan 4 topik utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya lonjakan menimbulkan penambahan kewenangan pada tenaga medis. Selain itu, banyaknya tenaga medis yang menjadi korban maupun terpapar COVID-19 menunjukkan bahwa konteks prestasi dan kontraprestasi dalam penanganan harus diperhatikan.

Analisis regulasi yang dilakukan sejak awal pandemi hingga Juli telah dilakukan dengan pendekatan perundang – undangan, case study dan conceptual approach. Analisis terkait lex generalis menunjukkan bahwa dalam berbagai regulasi telah mengatur mengenai pembagian kewenangan antara pusat dan daerah. Dalam situasi darurat, maka porsi kewenangan pemerintah pusat menjadi lebih besar meskipun hal tersebut dapat dibenarkan karena didukung oleh sistem politik presidensiil.  Banyak peraturan regulasi yang overlapping dan masih belum optimal menjadi kerangka hukum penyelenggaraan pelayanan.

Kerangka kajian kedua membahas aspek perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dan residen. Berbagai regulasi menunjukkan bahwa pemerintah memiliki peran untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kesehatan. Keterlibatan residen menjadi sorotan karena selama ini menjadi tenaga potensial yang dapat didistribusikan selama pandemi. Namun di sisi lain, statusnya yang masih menjadi siswa didik sehingga harus dilakukan supervisi oleh DPJP. Belum ada regulasi yang mengatur sejauh mana kewenangan bagi residen dapat diberikan.

Kesimpulan terkait aspek tersebut menunjukkan bahwa regulasi yang selama ini dijalankan masih belum maksimal diimplementasukan dan terjadi disharmoni. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan mengenai aturan secara lex generalis mana yang akan dikedepankan untuk mengatur aspek teknis. Perlu dirancang ulang konsep status peserta didik spesialis dan subspesialis terkait dengan beberapa aspek dan menjadi bagian dari subsidi oleh pemerintah. Hal tersebut menjadi penting karena pendidikan tenaga kesehatan merupakan instrumen strategis yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan di Indonesia.

Penelitian tersebut memberikan beberapa saran diantaranya adalah Presiden dianggap perlu untuk membentuk dua Perppu yang mengatur koordinasi, fungsi penanganan kementerian dan lembaga sehingga tidak hanya fokus pada gugus tugas saja. Hal tersebut dirasa penting supaya pemerintah daerah tidak perlu untuk interpretasi sendiri. Logistik APD sebagai salah satu bentuk perlindungan bagi tenaga kesehatan juga hingga saat ini  masih belum sinkron. Kementerian kesehatan juga dirasa perlu untuk segera menata hak dan kewajiban dari pelibatan residen. Selain itu, revisi konsep status peserta didik spesialis dan subspesialis sangat mendesak karena terkait dengan kejelasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan di lapangan.

Ketua Tim Peneliti (dr. Darwito) menambahkan beberapa poin terkait perlindungan hukum bagi residen. Regulasi UU Pendidikan Kedokteran Pasal 31 telah menyebutkan mengenai insentif bagi mahasiswa didik dan regulasi lainnya telah mengatur mengenai pendanaan. Revisi konsep bagi mahasiswa residen tersebut menyangkut aspek kuota, rekrutmen, hak dan kewajiban serta menjadi bagian dari subsidu pemerintah. Hal tersebut menjadi penting karena menjadi instrumen strategis yang berkaitan dengan pelayanan dan distribusi untuk mewujudkan pengembangan rumah sakit yang ideal. Acuan mengenai peserta didik sekaligus bekerja dapat dianggap sebagai pegawai magang maupun Pegawai Kontrak Waktu Tertentu (PKWT). Namun, hal tersebut tertera dalam regulasi oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sedangkan posisi mahasiswa tidak dinaungi oleh  lembaga tersebut. Untuk mewujudkan konsep yang ideal maka perlu adanya sinkronisasi antar lembaga pengambil kebijakan (Kemenkes, Kemendikbud, dan Kemenkeu) terkait dengan status mahasiswa didik yang berada di bawah koordinasi PTNBH maupun BLU.

Sesi Pembahasan oleh Penanggap

dr. Achmad Yurianto menanggapi terkait penelitian yang telah dilakukan dan memberikan apresiasi kepada tim peneliti. Terkait dengan koordinasi kementerian dan lembaga dalam penanganan covid memang diakui masih kurang diatur dalam regulasi. Oleh karena itu, pemerintah lalu menyikapi secara cepat dengan pembentukan tim Gugus Tugas sebagai unit ad hoc yang dapat mewakili kementerian teknis. Penyelidikan secara epidemiologis menunjukkan bahwa tidak semua tenaga kesehatan terltular saat menjalankan profesinya oleh karena itu perlu kewaspadaan. Logistik APD juga telah diatur oleh pemerintah dan kini telah berorientasi untuk melakukan ekspor. Perkembangan manajemen pandemi menunjukkan kinerja yang semakin membaik.

Sesi pembahasan oleh drs. Makmur Marbun menyampaikan bahwa dalam penanganan pandemi Kementerian Dalam Negeri memiliki peran sebagai Korbinwas Pemda. Tenaga kesehatan juga dilakukan mapping yang datanya akan dimanfaatkan oleh BPPSDMK Kementerian Kesehatan. Pemda dihimbau supaya lebih responsif dan tangkas dalam penanganan pandemi diantaranya dengan melakukan inisiatif segera, focus/refocusing anggaran serta mobiliasasi dan suplai logistik yang terkoordinir.

Sesi Tanya Jawab

Pertanyaan yang muncul diantaranya mengenai produk hukum yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan yang sangat banyak namun justru diperlukan peraturan yang lebih kuat untuk menjadi dasar hukum.  Menanggapi pertanyaan tersebut maka pembahas menyampaikan terkait Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 selalu mengacu pada WHO yang melakukan revisi hingga kelima, jika dibuat aturan yang lebih tinggi justru akan menjadi sulit untuk disesuaikan dengan revisi terbaru. Reporter: M Fahmi Alfian

Unduh Materi

VIDEO REKAMAN

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments