Reportase Webinar Persi Bunga Rampai Covid-19

Klinisi Primer Klinisi Rujukan Manajer Lembaga Kesehatan Pengambil Kebijakan Tenaga Pencegahan

Pengantar

Diskusi online yang diselenggarakan oleh PERSI dan pada hari ini (9/7/2020) merupakan penutup serial webinar dengan judul Bunga rampai COVID-19. Rachmat Sentika selaku ketua panitia membuka webinar yang merupakan kolaborasi beberapa organisasi dengan menyampaikan topic – topik serial webinar yang telah dilaksanakan selama 2 bulan terakhir yaitu ada 20 serial webinar. Dr Supriyantoro sebagai moderator diskusi menyampaikan hasil 20 pertemuan ini dirangkum dalam sebuah buku dengan judul Bunga Rampai COVID-19.

Diskusi 1

Dalam awal diskusi dibuka dengan isu Surat Edaran tentang Batasan tarif tertinggi pemeriksaan rapid test antibody. dr. Bambang Wibowo, Sp.OG(K), MARS menyampaikan latar belakang adanya surat edaran tersebut adalah isu dan fakta yang menarik. Batasan tarif tertinggi itu merupakan hal yang wajar karena juga dihitung unit cost – nya. Diharapkan  imbauan atau surat edaran tersebut bisa diikuti oleh fasilitas kesehatan.  Dengan adanya surat edaran tetap menjaga mutu rapid test dan juga tetap terjangkau.

Dra. Engko Sosialine Magdalene, Apt, M.Biomed menyampaikan sudah ada 3 rapid test produksi dalam negeri yang sudah mempunyai ijin edar, juga dilakukan monitoring untuk kualitas rapid test yang sudah tersedia di pasaran. Produk yang telah ada ijin edar dan sudah ada dipasaran tetap menjaga mutu. selain itu akan diupayakan masuk katalog agar tidak terjadi kompetisi dan fasilitas Kesehatan bisa melakukan e-purchasing.

Prof. dr. Abdul Kadir, Ph.D, Sp.THT- KL (K), MARS menyampaikan bahwa rapid test tingkat validitasnya tidak bagus dibandingkan dengan PCR, angka positifnya hanya 60%. Jangan terlalu percaya dengan rapid test, karena hanya dijadikan metode skrining, untuk diagnosa tetap dengan PCR. Pemeriksaan melihat waktunya, penggunaan rapid test anti body harus tepat.

Selain itu juga ada permasalahan pihak importir yang telah mengimpor rapid test dengan harga tinggi namun sekarang ada surat edaran dengan harga rapid test sebesar 150 ribu rupiah. Tri Hesty menyambut bahwa sudah dihitung unit cost dan juga melihat beberapa pemasok rapid test untuk menjadi dasar menghitungnya. Pesan yang cukup kental dalam hal ini adalah penggunaan produk dalam negeri. Surat edaran ini sifatnya imbauan, jadi apabila ada rumah sakit yang melanggar belum ada sanksi. Rapid test itu tetap ada gunanya, namun selama ini ada beberapa penggunaannya yang kurang tepat.

Diskusi 2

Dengan adanya eskalasi pertambahan penderita COVID-19 dengan cepat tidak berimbang dengan fasilitas Kesehatan yang ada. Tantangan bukan hanya pada fasilitas Kesehatan juga kekurangan tenaga SDM, sehingga melakukan recruitment relawan tenaga kesehatan. Insentif bagi tenaga kesehatan sebesar 539.891.216.381, dalam pembayaran insentif ada ketentuan bahwa insentif diberikan sesuai dengan persyaratan KMK.  Terkait residen tetap dibayarkan insentifnya asal rumah sakit mengusulkan. Ketentuan dari pemerintah tidak ada untuk PCR, hanya untuk insentif. Disampaikan juga fasilitas kesehatan mana saja yang diberikan insentif, untuk klinik swasta tidak termasuk di dalamnya.

dr Tonang menyampaikan bahwa penggunaan rapid test anti body untuk syarat perjalanan tidak tepat, dan diusulkan untuk antigen karena untuk PCR lebih lama untuk menunggu hasilnya. Terkait APD untuk dari dalam negeri yang sudah memiliki ijin edar sudah banyak, bahkan untuk ekspor sudah dibuka, namun kebutuhan dalam negeri tetap diutamakan. Surat edaran kekuatan hukumnya  belum terlalu kuat.  bagaiamana pro dan kontra terkait rapid test. SDM Kesehatan, sudah ada upaya yang dilakukan, klaim insentif, regulasi belum memberlakukan tenaga non kesehatan.

Penutup

Dalam akhir sesi diskusi sekaligus menutup serial diskusi  dr Kuntjoro menyampaikan setiap isu berupaya membuka fakta yang terjadi harapan dan alternatif, hasil dari webinar paling tidak menjadi gudang ilmu yang bermanfaat. Rangkaian webinar sudah di bukukan, ada tim penyusun yang luar biasa. COVID-19 sudah mengubah tatanan pelayanan kesehatan, mengubah tatanan industri kesehatan, mengubah pardigma publik terhadap tenaga Kesehatan, merubah tatanan birokrasi untuk lebih memperhatikan masyarakat. Reporter: Husniawan Prasetyo


Video Rekaman

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments