HomePengambil KebijakanManajer Lembaga Kesehatan

Serial Knowledge Management Pertemuan ke – 14: Strategi Pengembangan Website www.manajemencovid.net untuk Memenuhi Kebutuhan Knowledge Workers

Serial Knowledge Management Pertemuan ke – 14: Strategi Pengembangan Website www.manajemencovid.net  untuk Memenuhi Kebutuhan Knowledge Workers

Pengantar

Masih segar diingatkan kita bahasan tentang knowledge workers pada pertemuan ke – 13 lalu. Pentingnya peran knowledge workers dianggap sebagai sebuah investasi bagi sebuah institusi. Tim ini biasanya ada di unit litbang dan perpustakaan institusi. Terkait dengan COVID-19 dalam 5 bulan terakhir ini, begitu banyak sekali webinar dan artikel, bahkan ada lebih dari 30 artikel mengenai COVID-19  yang terbit setiap harinya. Tentunya ini merupakan sebuah tantangan bagi knowledge workers untuk mengelola ini dan kemudian membuatnya dapat diakses oleh manajer instituasi maupun masyarakat luas. Pertemuan ke – 14 ini dimoderatori oleh dr. Guardian Yoki Sanjaya, MHlthInfo.  Menghadirkan juga pemateri Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc, PhD yang akan membawakan tentang strategi pengembangan website manajemen covid untuk pemenuhan knowledge workers dan akan dibahas oleh Agus Fanar Syukri, Ph.D, Peneliti senior di Pusat Penelitian Kebijakan dan Manajemen Iptek dan Inovasi (P2KMI) LIPI.

Paparan

Prof. Laksono membuka paparan dengan paradigma yang sangat menarik dan sangat mendasar bahwa informasi saat ini begitu banyak, cepat, dan tidak semua belum tentu saling mendukung, bahkan saling bertentangan. Hal ini tentunya sangat menggelitik kita untuk bertanya apakah kita membutuhkan platform yang dapat mewadahi informasi/pengetahuan tersebut? Untuk itu, hari ini kita akan berdiskusi untuk mendapat masukan dari pada knowledge workers untuk pengembangan website yang sudah kita kerjakan 4 bulan ini, termasuk bagaimana strategi pengembangannya.

Tiga hal yang akan dibahas, pertama tentunya mengenai bentuk web itu sendiri. Kedua, mengenai target pengguna. Ketiga, mengenai strategi pembiayaan. Dimana, fakta yang kita dapatkan bahwa penelitan merupakan salah satu prioritas pemerintah, tetapi bagaimana dengan pengelolaan pengetahuan. Menarik untuk mengetahui apakah untuk pengeloaan pengetahuan ini juga menjadi prioritas pemerintah atau memang diserahkan ke mekanisme pasar.

Prof. Laksono juga bercerita mengenai website Kanal Pengetahuan FK – KMK UGM yang hadir selama COVID-19 untuk menemani tenaga kesehatan, akademisi, dan peneliti untuk menghadapi pandemi. Website ini ada bukan untuk masyarakat awam tetapi untuk tenaga kesehatan, yang bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan COVID-19, mengaktifkan sistem penanggulangan bencana, serta social impact yang lebih luas. Forum dan platform ini harapannya dapat mendorong organisasi dan instansi untuk mengembangkan knowledge management – nya masing – masing. Tentunya masih banyak instansi yang belum mengembangkan knowledge management – nya sehingga situasi ini memang diciptakan agar ada demand dan supply hingga ke jejaring lembaga seperti persatuan dan asosiasi – asosiasi misalnya.

Dalam pengembangannya, tentu produk yang dihasilkan tidak hanya pengetahuan tetapi juga pelatihan – pelatihan. Saat ini semua itu kami tuangkan di website www.manajemencovid.net . Di dalamnya sudah ada agenda rutin lengkap dengan kerangka acuan kegiatannya, sertapelatihan-pelatihan yang dikembangkan. Semua terdokumentasi dengan baik dalam bentuk video, reportase, dan materi – materi. Akan ada survei yang membutuhkan masukan juga dari pengguna untuk pengembangan website ini.

Aspek pendanaan juga menjadi isu yang menarik dalam pengembangan platform knowledge management ini. Selama ini, kegiatan knowledge management dikembangkan berdasarkan dana filantropi dan proyek. Pertanyaannya, apakah kegiatan knowledge management ini kedepannya dapat juga berkembang dengan dana pemerintah ataupun pengguna secara mandiri. Apakah lembaga atau jariangan membutuhkan pengetahuan untuk meningkatkan efektifitas lembaga? Jika ada kebutuhan apakah akan mewujudkan demand atau membeli dan ada kesediaan untuk membayar? Karena bagi supplier atau penyedia pelayanan dituntut untuk memberikan pelayanan yang memuaskan untuk knowledge workers. Bahasan Prof. Laksono berakhir di pendanaan yakni dari maa sumber dana pengembangan ini? Apakah hanya satu dari filantropi, donor ataukah mixed financing dengan subsidi dan juga dari mekanisme pasar?

Silakan akses bahan paparan pada https://manajemencovid.net/event/strategi-pengembangan-web-www-manajemencovid-net-untuk-memenuhi-kebutuhan-knowledge-workers/

Bahasan

Pembahasan yang runtut di mulai oleh Agus dari pendanaan. Berkaca dari website yang dikembangkan oleh PKMK FK – KMK UGM, tentunya sumber dana dari “sedekah” atau filantropi ini sangat tergantung oleh waktu. Untuk platform ini tentunya kita membutuhkan sustainabilitas. Bagaimana dengan dana pemerintah? Bisa saja apalagi saat ini semua berfokus ke COVID-19. Namun, dana pemerintah tentunya terbatas, ada pembagian, dan sustainabilitasnya juga maksimal 3 tahun. Sedangkan jika platform ini kita samakan dengan bisnis startup maka bagaimana nanti dengan sahamnya.

Menarik tetapi ada sedikit tantangan yang dihadapi oleh Menara Ilmu dalam mengintegrasikan/ mengkoordinasikan berbagai lembaga/organisasi dalam mengelola pengetahuan karena selama ini knowledge management itu memang dikelola perorangan dan internal lembaga. Namun, ini bukan sebuah hal yang baru. Contohnya PLN, dimana saja terjadi kerusakan di Indonesia, maka teknisi pertama kali membuka web dan mencontoh perbaikan yang dilakukan oleh suatu daerah sebelumnya. Tidak masalah bagi yang sudah membiasakannya.

Agus juga menambahkan bahasan mengenai hilirisasi riset dan dimana letak knowledge management ini. Knowledge management pada intinya ada di semua tahapan penelitian mulai dari basic riset. Terkait dampak knowledge management ini, memang terlalu potong lintang jika kita langsung ke social impact penurunan kasus dan kematian karena faktornya begitu banyak dan kita butuh identifikasi perlahan.

Silakan akses materi pembahasan pada https://manajemencovid.net/wp-content/uploads/2020/06/AFS-Tanggapan-Manajemen-Pengetahuan-Covid-19.pdf

Diskusi

Prof Laksono langsung memberikan tanggapan dengan menggambarkan bagan dimana platform knowledge management yang saat ini dimiliki oleh PKMK FK – KMK UGM sebagai center dan dikelilingi oleh instansi jejaring. Pertanyaannya, apakah platform ini terbangun atas dasar demand dan supply atau dibangun oleh dana subsidi pemerintah atau filantropi/ donor? Adakah anggaran khusus pemerintah untuk knowledge management?

Siswanto dari Badan Litbang kemudian berkomentar mengenai proses penerapan ilmu hingga kemudian menjadi aksi. Bagaimana proses pengetahuan menjadi aksi tadi dapat diolah oleh lembaga atau misalnya rumah sakit?  Siswanto beranggapan di Indonesia juga belum terjadi proses jual beli antara demand dan supply mengenai knowledge management. Hal semacam ini masih dianggap barang publik yang kemudian dapat diakses oleh masing – masing rumah sakit.

Kasus meninggalnya dokter residen dalam penanganan COVID-19 di rumah sakit langsung menjadi contoh nyata oleh Prof Laksono untuk menanggapi komentar di atas, karena pada dasarnya ada hak dan tanggung jawab residen di rumah sakit, mereka bukanlah mahasiswa, tetapi pekerja yang sedang magang. Apakah rumah sakit pendidikan mengetahuinya atau tidak? Pertanyaan menarik adalah, apakah memang dibutuhkan platform digital atau pihak ketiga yang harus “mengingatkan” hal semacam ini ke rumah sakit? termasuk juga pendanaan dari pemerintah.

Agus menambahkan penjelasan mengenai mekanisme pendanaan dari pemerintah dimana memang tidak tersedia slot dana khusus untuk knowledge management. Paling memungkinkan melalui proyek atau program. Sedangkan untuk mengharapkan rumah sakit membayar saat mengakses website ini rasanya tidak mungkin, tetapi kalau untuk pelatihan yang sifatnya membutuhkan profesionalitas itu masih memungkinkan.

Peter memberikan gagasan kebutuhan sistem atau sesuatu yang mengikat untuk menjawab bahasan mengenai proses pengetahuan individu ke organisasi dan dari pengetahuan ke aksi. Kita membutuhkan guideline wajib. Jika itu wajib akan lebih mudah seharusnya. Kemudian, untuk masukan pendanaan, apakah memungkinkan diambil atau dikelola oleh internal lembaga yang diambil dari proses penelitian misalnya agar tidak tergantung dari luar karena belum tentu pihak luar membutuhkan ini.

Berkaca pada laporan kemiliteran, ke depannya kesehatan juga harus mencontoh hal tersebut. Laporan ditulis dengan baik dan teratur dan ada unit yang melakuan analisis seperti strategi perang. Tentu kita akan membutuhkan guideline atau SOP ke depannya di lembaga tersebut seperti yang Peter sampaikan, komentar Prof Laksono.

Menjelang berakhirnya waktu diskusi, pembahasan pendanaan semakin dibahas. Pengembangan yang dilakukan oleh PKMK FK – KMK UGM misalnya, secara perhitungan kasar membutuhkan kurang lebih 50 juta per bulan. Hal masih memungkinkan didanai oleh pemerintah, tanggapan Agus kemudian.

Penutup

Strategi menjajaki ke pemerintah inilah yang menjadi upaya kita bersama kata Prof Laksono. Pandemi COVID-19 mengajarkan kita banyak hal salah satunya juga upaya untuk pengembangan knowledge management ini. Sampai berjumpa pada pertemuan forum knowledge management berikutnya.

Reportase oleh Madelina Ariani

Editing oleh Widarti

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Agus Fanar Syukri
3 years ago

notula webinar sangat baik dan sangat bermanfaat bagi mereka yang tidak sempat mengikutinya. semoga rangkaian pengetahuan yang demikian banyak dapat dianggap sebagai puzzle-puzzle yang akan membentuk Knowledge Management System yang bermanfaat untuk para nakes, yankes, juga Masyarakat!

Instansi
LIPI
1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x