Diskusi Kebijakan Penanggulangan COVID-19 Berbasis Pengetahuan dan Inovasi

Klinisi Primer Klinisi Rujukan Manajer Lembaga Kesehatan Pengambil Kebijakan Tenaga Pencegahan

Jakarta – Katadata Forum menyelenggarakan diskusi online bersama dengan pembicara dari Menteri dan LIPI pada Senin, 22 Juni 2020. Diskusi ini mengambil topik “Kebijakan Penanggulangan Covid-19 Berbasis Pengetahuan dan Inovasi”. Adapun pembicara dalam acara ini yaitu Suharso Monoarfa (Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas), Bambang Brodjonegoro (Menteri Riset, Teknologi dan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional), Tjahjo Kumolo (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) dan dari LIPI yaitu Dewi Fortuna Anwar (Research Professor, Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengethauan Indonesia). Diskusi ini dibuka oleh H.E Allaster Cox sebagai Chargé d’Affaires, Australian Embassy.

Gambar 1. Dewi Fortuna Anwar menyampaikan materi “Membangun Ekosistem Pengetahuan dan Inovasi”

Pada pembicara pertama disampaikan oleh Dewi Fortuna Anwar yaitu Research Professor dari Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Pada kesempatan ini memaparkan bagaimana pentingnya untuk membangun ekosistem pengetahuan dan inovasi untuk kebijakan publik di Indonesia.  Menurut Dewi, pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini tidak hanya bertumpu pada keunggulan kooperatif pertumbuhan sumber daya manusia saja, namun harus ada pergerakan pertumbuhan yang didorong dari produktivitas dan inovasi yang berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain sasaran produktivitas dan inovasi, sasaran lainnya yaitu terfokus pada pembangunan manusia. Indonesia membutuhkan visi dan strategi nasional untuk membangun ekosistem pengetahuan dan inovasi agar memastikan daya dukung dan tata kelola riset invesi dan inovasi unutk mencapai kedua sasaran tersebut. Adapun elemen dari ekosistem pengetahuan dan inovasi yaitu kerangka regulasi, mekanisme insentif/pendanaan, tata kelembagaan /instisional setting. Tata kelola dan akutabilitas governance accountability mechanism dan pembangunan sumber daya manusia. Kelima elemen ini bekerja secara sistemik akan menghasilkan komersialisasi hasil penelitian, perbaikan proses bisnis dari hasil penelitian dan pembuatan kebijakan publik yaitu model tata kelola pemerintahan dan perubahan masyarakat berdasarkan evidence based dari hasil – hasil penelitian. Peran dalam ekosistem pengetahuan ada empat yaitu knowledge producers, knowledge enablers, knowledge users dan knowledge intermediaries. Pada ekosistem pengetahuan dan inovasi terdapat hubungan Penta Helix dengan dunia akademik, pemerintah, dunia usaha dan civil society organization dan masyarakat. Dari adanya hubungan ini dapat diidentifikasi bagaimana sulitnya menjembatani hasil – hasil penelitian yang sudah dilakukan menuju code industrialisasi dan komersialisasi dan dinilai masih belum tepat sasaran dan belum menjawab kebutuhan masyarakat.

Gambar 2. Bambang Brodjonegoro menyampaikan Kemenristek/BIN mengembangkan inovasi teknologi untuk merespon pandemi Covid-19

Pada pembicara kedua oleh Bambang Brodjonegoro sebagai Menteri Riset, Teknologi dan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional mengatakan ketika pandemi terjadi pada awal Maret terdapat inisiatif membentuk konsorsioum riset dan inovasi khusus untuk penanganan COVID-19. Adanya keterlibatan dari seluruh sektor dari Dikti, perguruan tinggi, hingga Kementrian yang saat ini ada dari Kemenkes dan BPOM menjadi instansi dalam hal regulasi dan BUMN yang menjadi produser. Menurut Bambang, pada masa pandemi ini ekosistem pengetahuan dan inovasi dapat digerakkan dengan lebih baik dibandingkan pada masa normal. Adanya emergency mendorong semua pihak untuk keluar dengan kemampuan maksimal dan mampu untuk berkolaborasi. Inovasi yang sedang dikerjakan dari Menristek/BIN yaitu dari sisi pencegahan, obat dan terapi dan skrining dan diagnosis. Dalam penanganan penyakit itu sendiri tidak hanya bergantung pada obat atau alkes namun juga sangat bergantung pada data, karena data menyelesaikan masalah endemi pandemi. Sebagai contoh permasalahan Kolera di Inggris dan Kasus Flu burung. Selain itu Menristek mengadakan kontes kepada masyarakat untuk membuat sebuah ide yaitu IDEAthon Innovion COVID-19 2020 dengan menggunakan berbagai bidang ilmu pengetahuan. Pada 20 Mei 2020 dideklarasikan sebagai Hari Kebangkitan Inovasi Indonesia sudah diluncurkan beberapa inovasi – inovasi yang dapat mengurangi ketergantungan impor di masa pandemi. Sebelum pandemi tanpa disadari Indonesia hampir 90% lebih tergantung dari impor tertutama alat kesehatan dan bahan baku obat, dan dalam kondisi pandemi akan berbahaya mengingat semua negara memerlukan hal yang sama. Adanya less contact society dan less contact economy dimana teknologi menjadi kunci less contact economy karena ada perubahan perilaku selama masa pandemi dimana jaga jarak menjadi norma baru dan teknologi digital menjadi maju. Maka dari itu perlu adanya arahan agar baik economy dan society tetap sama produktif tetapi dengan kotak yang lebih sedikit dan harus disubstitusi dengan teknologi. Adanya tren baru dalam teknologi yang nantinya menjadi bahan riset lebih dalam akan mengakibatkan hubungan sosial masyarakat yang berbeda, dimana phsycal distancing menjadi norma dan segala hal apapun bisa dalam bentuk versi ICT, dan ini dalam waktu jangka panjang akan menjadi bagian dari mainstream. Adapun solusi akhir yaitu terbentuk blended baik dari segi offline maupun onlinenya.

Gambar 3. Tjahjo Kumolo menyampaikan materi “Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Pengetahuan dan Inovasi”

Pembicara ketiga, Tjahjo Kumolo menyampaikan Kemenpan-RB berinisiatif untuk memberikan apresiasi kepada inovator – inovator yang terlibat dalam inovasi penanganan COVID-19. Berangkat dari visi dan misi Presiden Jokowi dan kerangka untuk mempercepat proses perijinan dan proses layanan keapda masyarakat dengan penyederhanaan proses birokrasi yang ujungnya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pada kondisi ASN saat ini yaitu 4,3 juta orang dimana sebanyak 70% di daerah, terdapat 1,6 juta orang status pegawai administratif yang bergerak di semua lini. Maka dari itu, perlu tahapan dalam rangka mewujudkan  ASN yang profesional, ASN yang produktif, ASN yang menguasai ilmu dan teknologi dan ASN yang membangun sebuah sistem kelola pemerintah yang efektif dan efisien. Salah satu hal yang terlihat yaitu berkaitan dengan inovasi pelayanan publik yang dikembangkan namun belum mampu untuk menjangkau 512 kabupaten/kota. Adapun kategori inovasi yang dikembangkan yaitu kategori pertama respon cepat tanggap COVID-19, kategori kedua yaitu pengetahuan dan kesadaran publik tentang COVID-19 dan kategori ketiga yaitu ketangguhan massal dalam hal pencegahan COVID-19. Untuk mendorong tumbuhnya ekosistem pengetahuan dan inovasi sangat diperlukan peranan pimpinan instansi dan kelembagaan sangat menentukan. Bagaimana cara memasukkan indikator inovasi ke dalam salah satu peniliaian kerja baik secara organisasi maupun individu. Setiap unit kerja harus mampu untuk mencipatkan sekcil apapun inovasi tersebut dan setiap pimpinan kepala daerah harus membiasakan aparatnya untuk bekerja dengan menghasilkan inovasi terbaru, jika perlu dipaksakan dan nantinya akan menjadi budaya organisasi. Inovasi publik saat ini sudah banyak dari lembaga, kementerian dan individu seperti sistem pembuatan SIM dan KTP, penguatan kelembagaan, akuntabilitas pemerintahan pusat dan daerah, masalah defisiensi keuangan dan lain sebagainya. Kebijakan  inovasi pelayanan publik ini tujuannya adalah untuk membangun manajemen pengetahuan tentang inovasi pelayanan publik dan reformasi birokrasi yang digunakan sarana percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik dalam kerangka reformasi birokrasi.

Gambar 4. Sesi Diskusi Kebijakan Penanggulangan Covid-19 Berbasis Pengetahuan Dan Inovasi

Pada sesi diskusi, Yanuar Nugroho memberikan tanggapan dari paparan seluruh pembicara dalam diskusi ini. Menurut Yanuar, Pertama kaitannya dengan kebijakan pembangunan harus selalu ada preferensi dan prioritas karena itu bagi peneliti, riset dan inovasi harus mempunyai arah yang jelas sehingga tercipta pembangunan pengetahuan dan inovasi yang terarah. Selain itu jika ingin menjadi negara maju proses membangun ekosistem pengetahuan dan inovasi menjadi syarat mutlak untuk menjadi ekonomi berbasis pengetahuan. Kedua kebijakan perlu tertanam dalam proses sosial karena berkaitan dengan hal lain seperti aspek budaya, sosial dan ekonomi. Ketiga aspek sains tidak netral dan ada pemihakan pilihan dalam mengembangkan teknologi dan ilmu tertentu ke masyarakat. Keempat kompleksitas masyarakat dan struktur sosial harus tercermin ke dalam Helix. Reporter:Putu Citta Wicakyani

 

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments