Reportase Workshop Online Logistik Dalam Incident Command System (ICS) Penanganan Covid-19 Di Rumah Sakit

Manajer Lembaga Kesehatan Pengambil Kebijakan

Reportase Workshop Online

LOGISTIK DALAM INCIDENT COMMAND SYSTEM (ICS)
PENANGANAN COVID-19 DI RUMAH SAKIT

 Diselenggarakan oleh Badan PPSDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan berkerjasama dengan
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK KMK UGM

Rabu, 27 Mei 2020


Workshop Online Aktivasi Hospital Disaster Plan dalam Menghadapi Pandemi  COVID-19 memasuki minggu III. Pada minggu ini, peserta mengikuti sesi Workshop Logistik Dalam Incident Command System (ICS) Penanganan Covid-19 Di Rumah Sakit. Workshop ini bertujuan untuk menguatkan aspek logistik dalam ICS pada Penanganan COVID-19 di rumah sakit. Narasumber pada hari ini adalah Gde Yulian Yogadhita M.Epid, Apt dan Sri Purwaningsih, S.Kep. Ners, M.Sc dari Komite PPI RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta dengan moderator Happy R Pangaribuan SKM, MPH. Gde Yulian Yogadhita M.Epid, Apt menyampaikan materi Implementasi Logistik dalam ICS di RS untuk Respon Pandemik COVID- 19. Narasumber kedua, Sri Purwaningsih, S.Kep. Ners, M.Sc menjelaskan materi Pemakaian APD dan zonasi resiko infeksius.

Sebelum pemaparan materi, moderator menyampaikan informasi bahwa sampai dengan hari Selasa, 26 Mei 2020 pukul 21.00 WIB ada 12 RS yang sudah menyampaikan survey awal yang akan dibahas pada sesi berikutnya dan mengingatkan kembali ke peserta untuk mengisi evaluasi kickpatrick.

Gde Yulian Yogadhita M.Epid, Apt menyampaikan bahwa logistik merupakan salah satu bidang yang mendukung ICS. Bidang logistik ini termasuk dalam dukungan supaya bisa memberikan dukungan yang efektif dalam layanan. Di luar negeri sudah bisa memperhitungkan batas ambang kapasitas pelayanan kesehatan sehingga mudah untuk memperkirakan jika terjadi surge capacity sedangkan di Indonesia juga sudah ada dimana data dari RS dikirim ke Dirjen Yankes untuk bisa diperhitungkan kebutuhan. Leader ICS harus mempunyai sense of crisis untuk bisa menterjemahkan data sehingga bisa dipergunakan untuk menghitung kebutuhan.

Masuk diskusi pertama mengenai “Bagaimana alur perencanaan logistic di RS”. RS Sari Mulia diwakili oleh dr. Widodo menyampaikan bahwa RS Sari Mulya sebelum pandemic ada 2 alur yaitu alkes dan non alkes setelah ada pandemic menjadi satu dibawah komando Manajer Pelayanan Medik. Jadi semua kebutuhan yang ada di internal, logistik alkes akan dikoordinasikan dengan manajer Pelayanan Medik. Semua perencanaan, permintaan, evaluasi dan controlling dibuat oleh logistik Kesehatan dan kemudian dilaporkan ke Manajer Pelayanan Medik sebagai komando dan akhirnya menjadi pertimbangan apakah perlu atau tidak dilakukan pembelian, pengeluaran, dan evaluasi. Namun sekarang mengalami kesulitan pengadaan BHP ataupun APD karena harus memesan ke pulau Jawa selain itu juga karena waktu dan tempat dan pertimbangan faktor keamanan karena harus selektif dalam memilih perusahaan yang akan mensupply agar tidak mangkir.

Narasumber memberikan tanggapan kepada RS Sari Mulia bahwa yang terjadi saat ini merupakan lesson learned  yang sangat berharga buat kita karena RS akan lebih serius lagi dalam mengimplementasikan ICS, sedangkan untuk quality control akan dibahas sesi berikutnya mulai dari barang datang maupun dari distributornya.

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Diskusi alur perencanaan kebutuhan logistik dari RS Sari Mulia”

Narasumber melanjutkan pemaparan materi yaitu bagaimana memahami dasar – dasar logistik dalam struktur ICS di RS terkait dengan Penanganan COVID-19. Narasumber menjelaskan bahwa logistik ini bertanggung jawab dalam menyediakan medical suppies, non medical supplies, safety security dan communication. Saat keadaan RS dimana jumlah pasien COVID-19  banyak sedangkan pasien umum sedikit bisa dialih fungsikan untuk ruang isolasi ini lah termasuk tanggung jawab dari logistik. Bahkan sampai menyimpan sampel makanan yang didapat dari donasi, menyediakan makanan untuk staf, mencatat APD yang diperoleh dari donasi termasuk pembiayaan. Narasumber mengingatkan kembali pentingnya memiliki juklak baik dalam perencanaan kebutuhan maupun penerimaan dari kebutuhan itu sendiri. Dalam penerimaan bantuan harus ada berita acara serah terima yang didalamnya meliputi tanda tangan kedua belah pihak, spesifikasi, maupun nominal harga. Dan ini harus dicek termasuk kualitasnya oleh bagian logistic karena ini ada hubungannya dengan administrasi nantinya dikemudian hari. SOP ini nantinya menjadi lampiran dalam HDP.

Memasuki diskusi 2 mengenai “SOP yang ada di RS” berdasarkan hasil penugasan sudah ada 3 RS yang mempunyai SOP diantaranya RS Sari Mulia, RS Sis Al Jufri dan RSUD Sultan Imanudin.  RS Sis Al Jufri diwakili dr Fara Yuniar mengatakan bahwa RS Sis Al Jufri mempunyai kendala dimana APD terbatas, harga APD naik 30% sehingga terjadi pembengkaan biaya logistik, RS Sis Al Jufri sudah mempunyai SOP donasi, SOP, penyediaan rapid test dan SOP pemakaian APD.  Narasumber memberikan tanggapan bahwa memang inilah kendala di daerah mengenai transportasi jadi bisa dicoba ke Dinas Kesehatan atau menggunakan media social untuk mendapatkan bantuan sumber daya dan memperluas jaringan agar bantuan ini tidak hanya satu kali aja melainkan bisa sustain, sehingga ini merupakan solusi untuk memenuhi APD kemudian bisa dituangkan dalam SOP bagaimana untuk mendapatkan bantuan.

Sesi selanjutnya penyampaian pemakaian APD dan Zona resiko infeksi oleh Sri Purwaningsih, S.Kep. Ners, M.Sc. Beliau menyampaikan bahwa alangkah baiknya RS sudah melakukan simulasi penanganan covid jika terjadi lonjakan kasus sehingga ini bisa untuk membuat proyeksi kebutuhan APD sesuai standar dan tepat. Jika terjadi kekurangan atau ada pemakaian APD yang tidak sesuai inilah peran dari komite PPI sangat penting. Kemudian yang harus diwaspadai dalam COVID-19 ini adalah droplet, kontak dan airborne, ini harus diingat karena berkaitan dengan penataan alur zona resiko infeksi. Tujuan RS membuat zonasi ini untuk memutus mata rantai (pasien, petugas dan pengunjung) dan pemakaian APD sesuai kebutuhan.

APD menjadi isu global terkait kebutuhan APD maka diperlukan penghitungan kebutuhan APD dengan menghitung tenaga yang harus ada dengan melihat system penugasan. Untuk menghemat pemakaian APD maka tidak harus DPJP memegang pasien. Prinsip PPI yang harus dipegang seminimal mungkin kontak dengan pasien misalnya monitoring pasien bisa menggunakan CCTV. Pemakaian APD ini berdasarkan analisis resiko. Perhitungan kebutuhan ini nantinya yang akan digunakan oleh IPCN sehingga pemakaiannya bisa menggunakan base efisiensi.

Sesi selanjutnya diskusi diawali dari RSI Pati bagaimana jika RS tidak bisa memisahkan jalur pasien ke laboratorium dan radiologi. Narasumber memberikan tanggapan bahwa manakala poliklinik covid itu dilengkapi fasilitas untuk pengambilan darah jadi nanti spesimennya yang dibawa ke laboratorium sedangkan jika radiologi tidak mempunyai yang mobile paling tidak sudah ada minimalisir pasien untuk ke laboratorium.

Pertanyaan kedua dari RSUD Tarakan menanyakan terkait ketika mendapatkan donasi APD bagaimana pencatatannya apakah harganya juga dicantumkan, logistik itu harus menyediakan makanan untuk staf sedangkan staf RS ada 1000 – an apakah yang diberikan makan staf yang terlibat saja atau semua staf. Narasumber menanggapi bahwa donasi harus dicatat, penerima donasi itu sudah ditetapkan dan dicatat besarnya, jumlah, jenis dan harganya, dan itu nantinya akan dipublikasikan dan diserahkan bagian gudang dan di bagian gudang juga akan dicatat.

Pertanyaan ketiga dari RS Abdul Moeloek Lampung diwakili dr. Khadafi menanyakan dalam ICS bisa tidak memberikan masukan terkait insentif petugas, terkait zona di UGD sekarang UGD sudah masuk zona merah, bagaimana dalam menghadapi dilemma petugas yang menginginkan APD level 3. Narasumber menanggapi pertanyaan tersebut dengan menjelaskan bahwa di UGD memang sekarang termasuk zona merah sedangkan OK tidak semua masuk zona merah jadi perlu di – review kembali OK mana yang untuk menangani pasien COVID-19 dan yang menangani pasien umum. Untuk nakes yang panik lalu meminta APD level 3 maka inilah peran PPI. Jadi PPI melakukan pengaturan pemakaian APD. Terkait masukan intensif ini ICS akan mengantisipasi supaya tidak terjadi kesenjangan.

Pertanyaan keempat dari RS Sari Mulya yang diwakili oleh dr. Widodo menanyakan bagaimana dengan laporan pencatatan rekapan tidak per unit melainkan menyeluruh dan  menjadi masukan bagi RS untuk membuat rekapan perunit. Narasumber memberikan tanggapan bahwa perincian tersebut hanya gambaran dari unit kecil saja untuk kompilasi bisa digabung dari unit lain. Bagian logistik RS punya data dari unit-unit RS.

Workshop hari pertama Logistik Dalam Incident Command System (ICS) Penanganan COVID-19 Di Rumah Sakit ditutup dengan moderator menyampaikan untuk penugasan dimulai hari kedua dan hari ketiga akan membahas tentang penugasan tersebut.

Video dan Materi silahkan kunjungi: http://bencana-kesehatan.net/

Reporter:

  1. Indrawati Wurdianing
  2. Ajeng Choirin

Bapelkes Semarang

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments