Reportase Zoom Meeting SEMINAR HASIL SEMENTARA PENELITIAN PENDANAAN

Klinisi Primer Klinisi Rujukan Pengambil Kebijakan Tenaga Pencegahan

Zoom meeting penelitian keuangan dilaksanakan pada 5 Mei 2020. Kegiatan kali ini memaparkan hasil sementara proposal keuangan yang telah disusun. M. Faozi Kurniawan M.PH dan dr Jodi Visnu sebagai narasumber pada kesempatan ini. Zoom meeting ini merupakan lanjutan webinar sebelumnya, mengenai proposal penelitian bidang pendanaan terkait dengan surge capacity di DKI dan DIY. Penelitian ini adalah di bawah penelitian payung.

Faozi Kurniawan sebagai narasumber pertama menyampaikan, saat ini masih proses ethical clearance dari UGM. Di Indonesia kasus COVID-19 sudah mulai melambat, ada 86 ribu spesimen yang sudah diperiksa, juga 13 provinsi tidak ada kasus baru. Anggaran penanganan COVID-19 di beberapa negara adalah Singapura 688 triliun, Jerman 13.125 triliun, Amerika 32.800 triliun,  Jepang 16.308 triliun, di Indonesia 436,1 triliun. DKI Jakarta menjadi epicentrum persebaran kasus COVID-19  di Indonesia.

Anggaran  pada bidang Kesehatan untuk alat kesehatan, perlindungan tenaga kesehatan, peningkatan kapasitas RS rujukan. Kemudian, akan dilihat lebih lanjut bagaimana penyerapan dana tersebut di lapangan. Perlu dilakukan wawacara dengan Kementerian Keuangan untuk mengetahui realisasi dana tersebut. Apabila terjadi peningkatan kasus pemerintah sudah menyiapkan dana dari Kementerian Keuangan untuk menambah anggaran.

DAK fisik digunakan untuk pembangunan/ rehabilitasi ruang isolasi, alat Kesehatan ruang isolasi dan DAK non fisik untuk pencegahan dilevel puskesmas dan pengambilan dan pengiriman rujukan pengujian spesimen. Selain itu, pada alur pengajuan klaim, implementasi e-aplikasi untuk pencairan klaim akan ditelusuri di beberapa rumah sakit bagaimana klaim tersebut bisa berjalan. Menelusuri juga verifikasi yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan. Proses dokumentasi sistem e-klaim akan melihat aplikasi ini dilaksanakan oleh rumah sakit. Kesiapan rumah sakit untuk melakukan klaim, bagaimana uang muka yang diberikan minimal 50% dibayarkan oleh Kementerian Kesehatan dan sisanya bisa diterima oleh rumah sakit. Dispute klaim, pendampingan yang dilakukan. APBN ada kebijakan dana transfer, dana khusus 8,52 triliun dan dana transfer umum 8,644 triliun.

Situasi terkini di DKI, ada 4.472 kasus positif, dan ini menjadi kasus tertinggi. 3.032 triliun alokasi dana penanggulangan COVID-19 di DKI. Namun perlu ditelusur secara langsung mengenai penggunaan anggarannya. Sedangkan ada Pagu anggaran bidang Kesehatan tahun 2020 yaitu 1.407 triliun. Dana yang dikucurkan Pemprov untuk bantuan sosial juga untuk PSBB yang sudah diberlakukan tahap 2. Terdapat 1.194.633 Kepala keluarga yang menerima bantuan. Harus ditelusuri bagaimana implementasi pemberian bantuan tersebut. DKI juga banyak donatur dan perusahan yang memberikan donasi penanganan COVID-19 di DKI.

Di DIY, terdapat 115 kasus COVID-19. Realokasi anggaran dilakukan di tingkat provinsi. Sektor kesehatan, sebesar 26,9 milyar. Realokasi anggaran akan ditelusuri dari mana saja sumbernya, juga dilakukan untuk menambah alat Kesehatan dan insentif tenaga kesehatan. DIY juga melakukan bantuan sosial, sumber dana dari berbagai hal. Pada bidang sosial sebesar 225 milyar, calon penerima 125.000 kepala keluarga diberikan selama 3 bulan. Bagaimana dana tersebut digunakan  lalu diawasi oleh inspektorat daerah, agar dana tersebut bisa digunakan sebagaimana mestinya. Dana filantropi di DIY ada dari alumni FK dan selebgram.  Dana siap pakai mengalami lonjakan yang sangat tinggi. Transparansi dan akuntabilitas dana perlu dilakukan, juga belum tersedianya detil informasi dana untuk covid termasuk untuk pencegahan ditingkat masyarakat.

dr Jodi narasumber selanjutnya menyampaikan, peran donatur adalah grandmaking/ revenue center dan intermediary/ pooling. Ada komunitas dan korporasi mengumpulkan lebih dari 110 di DKI juga Pooling bersumber dari pemkot Tangerang sebesar 1,89 miliar. Jika di DIY lebih ke  filantropi komunitas. Ada selebgram di DIY yang juga ikut berkontribusi pengumpulan dana filantropi. Dana dari filantropi, charity dan masyarakat diharapkan bisa berjalan linier dengan dana dari pemerintah. Akan dilaksanakan launching website yang menampilkan informasi dana filantropi yang masuk, data tersebut bisa juga digunakan untuk sumber data penelitian.

Prof Laksono menyampaikan bahwa penelitian ini bagian dari penelitian payung, yang mendokumentasikan apa yang terjadi di DKI dan DIY terkait dengan pendanaan. Dana filantropi pelengkap dari dana APBN dan APBD. Kekurangannya dana tersebut belum tercatat lengkap. Pasti akan ada banyak dana yang tidak tercatat.

Sugianto menambahkan, cara pendokumentasian belum disampaikan secara detil, terkait anggaran resmi dari pemerintah apakah ada informan. Juga kemungkinan ada under estimate data donatur, diharapkan lebih meningkatkan informasi  lagi yang terkumpul.

Faozi menyambut, dari awal informan yang dibutuhkan, masih mendokumentasikan dokumen – dokumen yang di publish. Hal yang perlu dilakukanialah wawancara untuk penanganan dan pencegahan COVID-19. Misal di Kemenkeu akan mengandalkan informan yang ada di Kemenkeu. Juga akan dilakukan studi kasus di rumah sakit, yang bisa menceritakan klaim di level rumah sakit, juga pelayanan  primer dilakukan dokumentasi bagaimana implementasinya. Juknis sudah jelas diarahkan Kemenkeu dan Kemenkes, namun apakah dana sudah ada di level daerah. Sugianto menyampaikan, Informan bisa juga dari gugus tugas, terkait pada pembiayaan.

Jodi menambahkan, beberapa data filantropi tidak tercatat. Ini sering terjadi, pendanaan filantropi berkaitan dengan kejujuran, ini yang menjadi masalah. Penelitian ini akan berfokus pada grandmaking, biasanya data yang diberikan adalah data yang jelas. Sehingga bisa mendapatkan laporan, berapa dana yang diberikan. Juga fokus pada intermediary, seperti kitabisa.com dana yang terkumpul bisa dicantumkan dan setiap nominal rupiah yang terkumpul disampaikan. Donasi innatura lebih sulit untuk dikonversikan ke rupiah. Misal hazmat dan masker yang dibuat oleh masyarakat yang harganya berbeda – beda. Maka dari itu akan dicatat sesuai dengan apa yang diberikan tanpa dikonversi ke rupiah.

Kusmedi menyatakan bahwa penganggaran tersebut tidak bisa dikumpulkan secara tiba – tiba, dengan kecepatannya mengubah anggaran untuk penanganan COVID-19. Dana non pemerintah mengalirnya bertahap, ada bantuan dari luar negeri yang belum tercatat. Dana yang terkumpul, distribusi dana yang ada sulit. Akuntabilitas penggunaan dana harus ada, agar tidak bermasalah di akhir bencana.

Prof Yati juga menambahkan, jangan sampai kehilangan trust, reportingnya diperlukan keahlian. Apabila tidak dilakukan report yang bagus maka trust akan sulit didapatkan dan tidak puas. Jodi menyatakan reporting kesulitannya adalah melihat dari pada pemberi dana dan pengumpul dana juga para implementor. Reporting yang sering terjadi adalah, donor terhenti karena reporting tidak baik. Report harus dievaluasi sebelum disampaikan pada pendonor, disesuaikan dengan proposal.

Prof Laksono menegaskan akan disampaikan analisis untuk menjawab apa yang terjadi. Hubungan swasta dan pemerintah, swasta akan lebih cepat bergerak dan fleksibel. Pendonor, apakah yang besar dananya crowdfunding? Di luar negeri juga terjadi pandemi, Indonesia harus bisa berdiri dikaki sendiri. Namun dilihat juga filantropi di luar negeri bergerak atau tidak.

Darwito menyampaikan, untuk mengawal dana publik ada aturannya, dalam diskusi mengusulkan mengundang pakar dari BPKP, yang melakukan mitigasi dan lainnya. Sehingga menambah wawasan bagaimana mengelola dana publik. Selain itu, Yos Hendra menyampaikan, dana BLUD rumah sakit juga bisa digali lebih dalam lagi, kondisi kas rumah sakit untuk melayani pasien atau untuk yang lain.

Faozi menyampaikan dalam juknis yang akan didalami adalah selama belum diklaimkan ke pemerintah dana apa yang digunakan. Melihat sumber dana rumah sakit yang berperan. Pendanaan rumah sakit terus berjalan, investasi juga berjalan. Tentu ada dana yang dialihkan, akan ditelusuri di rumah sakit. Sudah ada pertanyaan yang akan diajukan. Fajaruddin menyatakan dana harus dipertanggungjawabkan dengan pencatannya yang rapi, misal rumah sakit diaudit dalam kondisi yang sudah normal, sedangkan saat ini kondisi tidak normal.

Faozi, akan melihat peruntukan dana tersebut sudah ada di instrumen, akan didetilkan termasuk dana bantuan. Peruntukan dana sudah jelas. Namun akan ditelusuri efektivitas dan efisiensi dana digunakan. Dana APBN dan APBD sudah ada pedomannya. Dana non pemerintah pencatatannya harus baik, peruntukkannya harus jelas, untuk penanganan COVID-19 atau yang lainnya. Pertanggungjawaban harus dikondisikan, dana pemerintah sudah jelas pencatatan sesuai dengan pedomannya. Pertanggunjawaban dana bantuan non pemerintah perlu ada format – format yang ada d irumah sakit, di puskesmas juga peran dinas Kesehatan akan ditelusuri.

Jodi menyatakan bahwa pemberian donasi yang diberikan rentan di belakang, dan bisa digunakan untuk non COVID-19. Dana yang diberikan cukup besar bisa berrpotensi untuk yang lain. Dana hibah, pembuatan reporting akan bermasalah, berbeda dengan yang sudah ada proposalnya. Pencurian bantuan dalam perjalaann juga rentan. Fajaruddin menyambut, bantuan innatura, ada yang membantu membuatkan perawatan isolasi dipasang tekanan negatif. Karena bantuan mantan pegawai rumah sakit tersebut, harga lebih rendah dari pada harga tender. Kasus seperti itu tergantung bagaimana pencatatannya. Juga Kusmedi menyampaikan, apakah penelitian ini melihat struktur anggaran yang ada di BNPB dan BPBD. Prof Laksono menanyakan dana yang melalui BPBD dan BNPB sudah ada? Ada juga dana filantropi yang masuk langsung ke BNPB. Pola bekerjanya bisa dikembangkan. Namun untuk mendapatkan rupiahnya sulit.

Darwito mengatakan di masyarakat kadang disebut ada pergerakan lumbung di desa. Orang mampu memberikan kepada orang tidak mampu. Masyarakat melakukan gotong royong, ada isolasi mandiri dan kebutuhannya dicukupi oleh RT dan sekitarnya.

Prof Laksono pada akhir diskusi menyampaikan bahwa sudah banyak masukan, harus bisa menggambarkan secara detil. Rupiah pada innatura sulit untuk mendapatkan datanya. Harapannya bisa menjadi masukkan untuk pemerintah. Hasil selanjutnya yang lebih detil. Reporter: Husniawan Prasetyo/ PKMK


Materi
0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments