Laporan Webinar Pelatihan Kepemimpinan Dinas Kesehatan Dalam Mengelola Bencana Kesehatan

Pengambil Kebijakan

Laporan Webinar

PELATIHAN KEPEMIMPINAN DINAS KESEHATAN DALAM MENGELOLA BENCANA KESEHATAN

Diselenggarakan oleh

Badan PPSDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK – KMK UGM

 Kamis – Sabtu, 23 – 25 April 2020


Hari III: Sabtu, 25 April 2020 

Diskusi Kasus untuk Memicu Pemahaman dan Ide dari Kepala Dinas Kesehatan tentang Pengelolaan Bencana Kesehatan 

Materi ini disampaikan oleh dr. Bella Donna, M.Kes serta Putu Eka Putri Andayani, SKM, M.Kes dari PKMK FK – KMK UGM dan dr. Sulung Mulia Putra, MPH dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Surge capacity merupakan fasilitas tambahan yang diperlukan dalam kondisi situasi darurat seperti pandemi COVID-19 saat ini. Komponen surge capacity meliputi 4S yaitu system, structure, staff dan stuff. System yaitu mengelola regulasi/ kebijakan terkait dengan gugus tugas, peraturan dan sistem komando kemudian mengevaluasi jenis surge yang dibutuhkan oleh masing – masing daerah atau dinas kesehatan. Structure yaitu tersedianya fasilitas peluang yang menyesuaikan ruangan, lokasi dekat dengan pusat pelayanan dan dapat meminimalkan anggaran berupa bangunan non medis dan rumah karantina. Staff yaitu pemenuhan kebutuhan SDM dan perlu diperhatikan terkait dengan adanya relawan, kemampuan dari SDM dalam menangani COVID-19, perlindungan SDM, dan salary dari SDM tersebut. Stuff yaitu melakukan perencanaan pemenuhan peralatan seperti APD, obat – obatan dan lainnya. Keberhasilan surge capacity dapat dicapai dengan melakukan perencanaan dari awal, adanya komando serta koordinasi, manajemen sumber daya, komunikasi yang efektif, kepemimpinan yang jelas, perawatan yang berkualitas, dan mengontrol serta memonitor hubungan rumah sakit dengan rumah karantina.

Kesiapsiagaan Dinas Kesehatan DKI Jakarta dalam menghadapi COVID-19 dapat dijadikan pembelajaran untuk dinas kesehatan lain. Dinkes DKI telah melaksanakan rencana pra krisis dan rencana krisis dalam menghadapi pandemi COVID-19. Tim gugus tugas COVID-19 yang dibentuk hingga ke tingkat RW. Kajian epidemiologis dijadikan dasar dalam melakukan perencanaan pemenuhan kebutuhan (SDM, logistik dan lain-lain), peningkatan kapasitas dan hal lainnya. Kajian epidemiologis tersebut seperti melakukan perhitungan prediksi kasus dengan membandingkan perhitungan menggunakan teori Ferguson dan kasus real. Pengembangan skenario dilakukan untuk berbagai jumlah kasus setiap bulan. Dinkes DKI membuat berbagai SPO dan juga membuat berbagai himbauan. Terdapat levelling RS yaitu RS rujukan dari Kemenkes sebagai top referral, RS rujukan sesuai dengan PerGub sebagai second line, dan RS jejaring pelayanan non rujukan sesuai dengan surat Kepala Dinkes DKI sebagai third line. Pada level third line, hanya terbatas pada RS dengan jumlah ketersediaan tempat tidur lebih dari 10 sedangkan RS lainnya boleh memberikan pelayanan yang bersifat sementara. Pembagian levelling RS pelayanan COVID-19 ini disesuaikan dengan kemampuan RS dalam memberikan perawatan kepada pasien. Dinkes DKI juga melakukan pendataan eksisting dan pengembangan tempat tidur di RS pelayanan COVID-19 tersebut. Terdapat perluasan jejaring laboratorium ke laboratorium swasta maupun laboratorium di RS lain sesuai dengan persyaratan dan tetap dibawah kendali DinKes DKI. Terdapat 3 sistem pelaporan COVID-19 di DKI Jakarta yaitu DKItanggapcovid.id oleh Pemerintah Provinsi, RS Online oleh Kemenkes, dan Executive Information System (EIS) oleh Dinkes DKI. Dinkes DKI juga mengembangkan sistem informasi pelaporan penyelidikan epidemiologi (PE). Pada tatalaksana pemakaman jenazah COVID-19, Dinkes DKI bekerja sama dengan Dinas Pemakaman DKI Jakarta. Dinkes DKI membentuk tim untuk menangani kematian terduga COVID-19 di rumah. Dinkes DKI telah menyiapkan tempat tinggal sementara untuk tenaga kesehatan yang menangani COVID-19.

Diskusi : 

  1. Sistem ini mengidentifikasi struktur rujukan rumah sakit, regulasi atau pedoman kebijakan di daerah untuk mengatasi puncak pandemi dan sistem pendanaan dari alokasi dana APBN/APBD, donasi ataupun filantropi. Dinas Kesehatan Jawa Tengah menjelaskan bagaimana respon pandemi saat ini yaitu diperlukan kekuatan dalam memutus mata rantai penularan dan menurunkan angka kematian. Di Jawa Tengah memiliki 887 puskesmas yang menjadi kekuatan untuk memutus mata rantai dan dapat dibantu dari mitra bidan desa dan kader kesehatan. Selain itu dapat melibatkan sektor lain seperti Linmas dan Kepala Desa. Sistem rujukan RS di Jawa Tengah saat ini terdapat 13 RS Lini 1 menjadi RS Top Refferal, RS Lini 2 dan 141 RS Lini 3. Selain itu diperlukan evaluasi manajemen public health dan manajemen klinis. Alokasi pembiayaan saat ini terjadi refocusing ke pandemi COVID-19, di Jawa Tengah sudah ada donasi dana dan APD ke provinsi maupun kabupaten/kota. Sistem informasi data sangat penting dengan menampilkan data yang benar ke masyarkat.
  2. Struktur ini terkait dengan fasilitas pendukung yang dibutuhkan daerah di masa pandemi ini. Dinas Kesehatan NTB menjelaskan saat ini mempunyai 4 RS Rujukan utama dan 14 RS Daerah dan RS Swasta menjadi RS Second Line Dinas Kesehatan NTB berupaya keras untuk memenuhi kebutuhan ventilator mengantisipasi lonjakan pasien. Kebijakan yang dilaksanakan di NTB untuk semua pasien terkonfirmasi COVID-19 dengan gejala maupun tanpa gejala harus dirawat di RS karena akan memudahkan mengontrol perilaku pasien. Sarana pendukung eksternal seperti masker N-95 dan swab, ekstraksi RNA saat ini sangat sulit untuk didapatkan.

Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan melihat perubahan gugus tugas dan harus disesuaikan dengan struktur tugas tim medis dari pusat hingga ke dinas kesehatan kabupaten/kota dan fasilitas kesehatan. Kalimatan selatan saat ini sedang menangani 132 kasus dan upaya yang dilakukan yaitu dari tingkat puskesmas melakukan tracing pada kelompok cluster. Selanjutnya kelompok ini menjalani pemeriksaan swab dan dikarantina khusus.

  1. SDM (Sumber Daya Manusia) yang diperhatikan saat ini yaitu untuk menangani pasien meninggal. Antisipasi lonjakan pasien COVID-19 yang sangat besar di bulan Mei, harus dilakukan efisiensi tenaga kesehatan. Seluruh dinas kesehatan diharapkan untuk bekerja sama dengan dinas sosial untuk pemakaman sehingga konsentrasi tenaga kesehatan ada di pelayanan kesehatan. Selain itu perlu perhitungan estimasi jumlah kantung jenazah dan pengadaannya dilakukan sendiri atau ke pusat. Pusat Kritis akan memfasilitasi kebutuhan APD bagi dinas sosial saat melakukan pemakaman.

Dinas Kesehatan Jawa Tengah sudah melakukan koordinasi dengan IDI Jawa Tengah, koordinator FK Jawa Tengah dan komunitas ini dibagi per wilayah untuk menggerakkan mahasiswa sampai dokter muda membantu pemantauan ODP di karantina dan pemeriksaan perjalanan bagi pemudik. Anggota IDI di kantor cabang yang tinggal di desa wilayah untuk bertanggung jawab dan memantau kondisi di wilayah tersebut.

Dinas Kesehatan DKI Jakarta menjelaskan upaya untuk memaksimalkan potensi SDM di RS yang tidak secara langsung menangani kasus COVID-19. Dibuka rekrutmen relawan dengan pola insentif yang disejutui Kemenkeu dan Kemenkes bersama dengan BKD.

Stuff yaitu untuk peralatan bukan hanya kebutuhan namun juga perencanaan logistik. Dinas Kesehatan DKI Jakarta melakukan pembiayaan dari alokasi dana terutama APBD, gugus tugas nasional dan donasi. Melakukan kolaborasi dengan biro daerah dalam memenuhi APD yang langsung didistribusikan ke dinas kesehatan. Kendala yang dihadapi saat ini yaitu sulitnya memenuhi kebutuhan alat kesehatan berbahan luar negeri seperti masker N-95.

Reporter: Sita Putri Naditya dan Putu Citta Wicakyani MMR FK-KMK UGM


Materi dan Video Silahkan klik disini

Leave a Reply

  Subscribe  
Notify of