Reportase Zoom Meeting Penelitian COVID-19 EFEKTIVITAS PRAKTIK PENDANAAN COVID-19

Pengambil Kebijakan

PKMK – Yogya (22 April 2020). Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Universitas Gadjah Mada (PKMK UGM) menyelenggarakan zoom meeting tentang “Penelitian Efektivitas Praktik Pendanaan COVID-19″ yang difiasilitasi oleh Yos Hendra SE., MM., Ak. Narasumber untuk zoom meeting ini ialah Muhamad Faozi Kurniawan, SE. Akt., MPH dan dr Jodi Visnu, MPH dari PKMK UGM. Beberapa pemangku kepentingan dilibatkan dalam webinar ini untuk mendapatkan masukan sebelum pelaksanaan penelitian tersebut antara lain  dr Darwito selaku ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Yogyakarta, Ani dari Asosiasi Rumah Sakit Daerah, dan Siti Febriani dari Dinas Kesehatan Provinsi Yogyakarta. Yos Hendra membuka diskusi dengan menyatakan bahwa pemerintah Indonesia siap untuk mengeluarkan dana hingga 405 triliun rupiah dan 75 triliun diantaranya untuk sektor kesehatan. Dana tersebut belum dijelaskan secara pasti bagaimana pembagiannya dalam sektor kesehatan tersebut.

Pemaparan awal dijelaskan oleh Jodi dengan menyatakan bahwa Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) mulai meresahkan dunia sejak Desember 2019 yang persebarananya dari  Wuhan, China. World Health Organization (WHO) menyatakan COVID-19 telah menyebar kurang lebih di 200 negara dan mengeluarkan status pandemi global pada 11 Maret 2020. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi Emerging (PIE) tertentu dan Infeksi COVID-19 termasuk dalam PIE sehingga dapat diklaim ke Kementerian Kesehatan melalui Dirjen Pelayanan Kesehatan. Jodi menambahkan bahwa penelitian monitoring perlu dilakukan untuk mengeksplorasi efektivitas sistem pendanaan RS rujukan dan fasilitas kesehatan primer sebagai upaya kesigapan merespons lonjakan COVID-19. Hasil dari monitoring ini diharapkan dapat mendukung kebijakan dan memperbaiki kebijakan pendanaan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah.

Muhamad Faozi Kurniawan melanjutkan pemaparan materi tersebut dengan menyatakan bahwa tujuan utama penelitian ini untuk mengidentifikasi kebijakan pendanaan COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan desain studi kasus multiple-case (embedded) secara deskriptif.  Hasil yang diharapkan dari penelitian ini antara lain: 1) memberikan gambaran sumber dana yang sudah tersedia dalam penanganan dan pencegahan COVID-19 di tingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan studi kasus di DKI Jakarta dan DI Yogyakarta; 2) Memberikan gambaran pemanfaatan dana – dana untuk penanganan dan pencegahan COVID-19 di tingkat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan studi kasus di DKI Jakarta dan DI Yogyakarta; 3) Memberikan gambaran permasalahan dalam pemanfaatan dana untuk penanganan dan pencegahan COVID-19; dan 4) Membuat rekomendasi untuk perbaikan baik itu kebijakan maupun perbaikan teknis pelaksanaan pemanfaatan dana COVID-19. Penelitian ini akan berlangsung selama 2 bulan mengingat perlunya Tindakan cepat dalam mengontrol dana yang akan dipakai.

Pembahas yang pertama yaitu dr Darwito mengungkapkan bahwa diharapkan dari penelitian ini dapat memisahkan mana dana dari pemerintah, swasta maupun dari masyarakat itu sendiri. Pada tingkat layanan kuratif, Darwito menyampaikan bahwa perlu ditekankan bagaimana mekanisme klaim dan rumah sakit mana saja yang berhak melakukan klaim. Hal ini perlu dilihat karena tidak semua masyarakat mengetahui apa itu rumah sakit rujukan COVID-19 dan dimana mereka dapat mengaksesnya. Untuk puskesmas, Darwito mengemukakan bahwa tugas puskesmas sebagai gatekeeper melakukan triase awal sangat penting dan juga tugas utama dalam melakukan preventif dan promotive COVID-19 perlu dilihat bagaimana pendanaannya. Aturan yang begitu banyak dan kaku mengakibatkan para implementor takut untuk menyerap dana tersebut.

Kafifah Any menyampaikan bahwa banyak aturan mengenai dana klaim di tingkat rumah sakit namun banyak rumah sakit apalagi RSUD yang tidak mengetahui pemanfaatan dana COVID19  tersebut. Situasi ini mengakibatkan rumah sakit daerah mengalami kegalauan dalam melayani pasien COVID-19. Aturan pemerintah yang mengeluarkan orang dengan pemantuan (ODP) berusia lebih dari 60 tahun tanpa faktor komorbid bertentangan dengan prinsip RSD dimana tidak dapat menolak pasien. Ani menambahkan bahwa kasus – kasus dispute COVID-19 juga sangat membebani rumah sakit.

Terakhir, Siti Febria membahas bahwa dinas Kesehatan DIY telah melakukan sejumlah refocusing anggaran karena DIY tidak memiliki kapasitas fiskal daerah yang besar. DIY masuk ke dalam 10 provinsi termisikin di Indonesia dan Dana Tidak Terduga untuk provinsi ini belum memadai apabila terjadi bencana apalagi bencana COVID-19 ini belum dapat diprediksi kapan berakhirnya. Ketika ada dana bantuan untuk melaksanakan COVID-19 tersebut, Para pemangku kepentingan berhadapan dengan situasi lain yaitu bagaimana mekanisme pengadaan, perencanaan, implementasi dan laporan untuk dana tersebut.

Reporter : Relmbuss Biljers Fanda


Materi dan Video Streaming KLIK DISINI

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments