Reportase Webinar Logistik Dalam Incident Command System (Ics) Penanganan Covid-19 Di Rumah Sakit

Pengambil Kebijakan

22 April 2020- Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK – KMK Universitas Gadjah Mada (UGM) menggelar Workshop “Logistik Dalam Incident Command System (ICS) Penanganan COVID-19 di Rumah Sakit. Workshop ini digelar melalui webinar pada Rabu (22/04) pukul 11.00-12.00 WIB. Topik kegiatan hari ini adalah “Interoperabilitas ICS di Rumah Sakit dengan Sistem Klaster Nasional/Daerah dan Antar-Klaster” yang disampaikan oleh Gde Yulian Yogadhita M.Epid, Apt. Gde menyampaikan dalam sistem klaster, yang paling penting di bidang kesehatan adalah klaster kesehatan, klaster logistik dan klaster water and sanitation. Indonesia sudah menerapkan sistem klaster nasional berdasarkan keputusan kepala BNPB tahun 2014 dimana ketika terjadi bencana pada level provinsi dan kabupaten maka pengampu dari kluster kesehatan adalah kementerian kesehatan, logistik diampuh oleh kementrian sosial dan BNPB sebagai koordinator. Sistem klaster saat ini diaktifkan menjadi gugus tugas, dan dibawah gugus tugas ada Incident Command System (ICS).

Lebih lanjut, Gde memaparkan bahwa rumah sakit perlu melakukan koordinasi, kolaborasi, dan integrasi sumber daya kesehatan bersama komponen – komponen kluster kesehatan antara lain lintas aktor, lintas program, lintas sektor, pemerintah, non pemerintah, masyarakat dan lembaga usaha. Lembaga ini sebaiknya dikoordinir oleh dinas kesehatan atau satgas COVID-19. Alur komunikasi untuk menginisiasi permintaan kebutuhan sumber daya keluar rumah sakit pada COVID-19yaitu alur komunikasi dimulai dari end user, bidang operasi / manajer medis untuk menyampaikan ke IC, kemudian IC menginstruksikan ke bidang logistik untuk memenuhi kebutuhan melalui jalur normal, jika tidak bisa (habis), maka IC meminta petugas penghubung untuk menghubungi jalur komando di luar RS, dan mengusahakan sumber daya tambahan/surge, sumber daya tambahan yang diadakan di luar jalur normal harus didokumentasikan dan dijamin kualitasnya sebelum digunakan oleh end user yang dalam hal ini bidang operasi/ manajer medis. Pada interoperabilitas antara ICS di rumah sakit. Ketua medical support berkoordinasi dengan ketua manajemen support kemudian melaporkan ke IC, IC meminta ke Dinas Kesehatan DIY. Ini ICS dalam HDP rumah sakit sudah terintegrasi dengan rencana operasi Dinas Kesehatan setempat. Ini perlu dituliskan dalam juklak juknis di rumah sakit.

Di akhir sesi, Gde menyampaikan materi “WHO COVID-19 Essential supplies Forecasting Tools (COVID-ESFT) v1.2” yang dikembangkan oleh WHO untuk memperkirakan kebutuhan APD bagi Dinas Kesehatan, dan Rumah Sakit. Tools ini sudah digunakan oleh Kementerian Kesehatan, dan juga RSUP Dr. Sardjito dengan versi berbeda. Tools ini terdapat 5 steps yaitu 1) menginput angka populasi; 2) paket obat yang dibutuhkan; 3) APD yang dibutuhkan; 4) Health care worker and Summary; dan 5) Pasien dan Tipe kasus.

Diskusi I:

  • Apakah rumah sakit anda termasuk menjadi bagian dari potensi kesehatan (kabupaten/kota/provinsi) dalam dokumen rencana kontijensi daerah?
  • Apakah sumber daya kesehatan di daerah anda terpetakan dengan baik, PMI, LSM, institusi akademik, BUMN, BUMD, swasta dalam rencana kontijensi BPBD/rencana kontijensi kesehatan daerah tersebut?

Jawab:

  1. Rumah Sakit Mata Siantar
  • Rumah Sakit Mata Siantar tidak termasuk dalam RS penanganan COVID-19, namun kami melakukan tindakan operasi mata. Prosedur sebelum operasi, petugas melakukan tindakan screening. Dalam screening, apabila skornya 3, tenaga medis akan melakukan tindakan operasi dengan menggunakan APD level 2. Tapi apabila skor di atas 3 (dicurigai resiko tinggi COVID-19), tenaga medis tidak melakukan pemeriksaan selanjutnya. Jika skornya 3 ke atas, prosedurnya pemeriksaan ronsen dan rapid test, dan kami tidak ada Tapi rapid test itu opsional bisa dilakukan. Kira – kira setelah melalui ICS, apa tindakan selanjutnya yang dilakukan untuk mendapatkan rapid test bantuan dari pemerintah?
  • Gde: Berdasarkan teori, hal ini merupakan bagian dari analisis resiko. Secara dilematis bisa dikatakan kalau tidak ada rapid test, kita tidak bisa menjamin keamanan dan keselamatan tenaga kesehatan. Jika bisa ditunda maka lebih baik ditunda karena dalam ICS yang terpenting selain sistem komando yang jelas dan terstruktur, juga keamanan dan keselamatan dari tenaga yang melakukan asuhan. Dengan pertimbangan life saving, bila keselamatan tenaga kesehatan tidak bisa dijamin, lebih baik dirujuk atau menunda pelayanan.
  • Bella Donna (Divisi Manajemen Bencana PKMK): jadi memang pemberian rapid test dari dinas kesehatan tidak diberikan ke semua RS kecuali RS yang menjadi rujukan COVID-19. Khususnya pada rumah sakit mata, pasti dinas kesehatan tidak akan memberikan rapid test, hanya saja apabila rumah sakit mata memiliki kasus yang harusnya dilakukan operasi, emergensi tetapi ternyata situasinya berisiko tinggi, itu bisa dilaporkan ke dinas kesehatan dan dinkes bisa memberikan rapid test.

Apakah rumah sakit anda termasuk menjadi bagian dari potensi kesehatan (kabupaten/kota/provinsi) dalam dokumen rencana kontijensi daerah?

Gde: Kalau misalnya daerah tersebut (misal Kota Siantar) sudah memiliki kontigensi daerah kemudian diubahnya rencana kontigensi ini menjadi rencana operasi, yang kita harapkan dari Dinas Kesehatan adalah memiliki peta operasi. Peta operasi atau peta respon akan menempatkan Rumah Sakit Mata Siantar, dimana rumah sakit terdekat yang memiliki fasilitas COVID-19. Disinilah fungsi ICS dalam sistem rujukan ini.

Diskusi Ke II

  1. Bagaimana rumah sakit anda mmetakan potensi sumber daya diluar RS, apakah disebutkan di dokumen HDP RS anda mengenai caranya?
  2. Apakah ada MOU dengan potensi sumber daya diluar RS?
  3. Apakah ada mekanisme pendokumentasian sumberdaya yang diberikan disebut di HDP RS anda?

Jawaban/Komentar:

  1. RSUP Fatmawati:

Di RSUP Fatmawati, HDP – nya sudah ada, untuk kasus wabah sudah dipetakan, namun kasus ini cukup luar biasa. Koordinasi dengan Pemerintah daerah telah dilakukan karena kebijakan daerah yang akan coba dipakai di rumah sakit kami. Kebijakan yang dikelurkan pemerintah daerah sesuai dengan kondisi RSUP Fatmawati sehingga dapat RS dapat mendukung program daerah. RSUP Fatmawati juga menjadi rumah sakit rujukan COVID-19. Saat ini kami sudah cukup banyak menyediakan ruangan penanganan COVID-19 dan akan menambahkan lagi karena diperkirakan bulan depan akan ada peningkatan jumlah kasus. Selain koordinasi dengan pemda, RSUP Fatmawati juga berkoordinasi dengan institusi pendidikan karena statusnya sebagai rumah sakit pendidikan untuk UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hal ini juga dalam rangka menjaring SDM, logistik. Perhitungan untuk kasus covid ini fokusnya pada APD, jadi kita masih mencari. Jadi, struktur ICS yang disampaikan PKMK UGM menjadi panduan kami untuk membuat lebih sempurna.

Jawab:

Gde: Kalau kita pantau setiap hari, even based surveilance dari media, pemerintah daerah sudah memberlakukan PSBB untuk menghambat laju penyebaran virusnya, dan juga kapasitas rumah sakit tidak terlalu terganggu. Kondisi RSUP Fatmawati bisa menjadi lesson learn buat rumah sakit lain, sudah ada bangunan yang disiapkan, HDP sudah jalan, ada perencanaan mengenai surge capacity ke FK UIN Syarif Hidayatullah.

  1. Rumah Sakit Charly

Kami sudah mempersiapkan untuk APD – nya. Sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Rumah Sakit Charly mendapatkan bantuan dari organisasi profesi lain. Saat ini Rumah Sakit Charly belum banyak menerima pasien COVID-19. Jadi persediaanya belum terlalu banyak.

Jawab:

Gde: Kita persiapkan sebaik mungkin baik dari bidang logistik maupun bidang perencenaan agar jangan sampai terjadi lonjakan kasus. Tapi sebagai kesehatan harus selalu siap.

  1. Joko Prayitno, Rumah Sakit dr. Soedjono

Kalau dari Rumah sakit belum disebutkan mana saja yang akan kerjasama untuk menjadi tenaga bantuan SDM, hanya ada pos relawan di HDP untuk menampung relawan dari berbagai kompetnsi. Untuk MoU dengan institusi lain belum ada, namun setelah mengetahui dan mengikuti acara workshop ini, akan kami tambahkan rencana MoU dengan institusi fakultas ilmu kesehatan baik dokter, perawat maupun tenaga kesehatan lainnya serta ke satuan TNI tetangga yang background kesehatan.  MoU dengan rumah sakit jejaring dan PMI sudah ada serta ke BPBD juga sudah ada.

  1. Lousa Endang Budiarti dari Rumah Sakit Bethesda.

Rumah sakit Bethesda, RS swasta di Jogja ditunjuk sebagai rujukan COVID-19. Kita RS juga mempunyai dukungan LSM dan dari Gereja. Selain itu RS Bethesda juga sebagai rumah sakit pendidikan sehingga melakukan pemetaaan yang eksistingnya berdasarkan logistik surge capacity. Dukungan baik dari gereja pendukung, dari universitas, LSM dan warga Jogja sehingga kita selalu ada komunikasi sehingga bisa memenuhi logistiknya melalui jalur sendiri yang storage – nya juga khusus sehingga mudah dikelola. Hal ini melibatkan IT dan Auditor untuk memudahkan. Kita perlu memang memperbaiki berita acara tapi tidak lengkap seperti yang ditunjukkan berita acara dalam pelatihan ini terutama perkiraan finansialnya..

Reporter: Candra, SKM.,MPH


Materi silahkan kunjungi www.bencana-kesehatan.net

Memahami alur komunikasi untuk menginisiasi permintaan kebutuhan sumberdaya ke luar RS pada Covid19
Prev 1 of 1 Next
Prev 1 of 1 Next
0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments