Reportase: Rencana Penelitian Untuk Memahami Perlindungan Dan Posisi Residen Dalam Pandemi Covid-19

Pengambil Kebijakan

Reportase Zoom Meeting:

Rencana Penelitian Untuk Memahami Perlindungan dan Posisi Residen Dalam Pandemi Covid-19

21 April 2020


Zoom Meeting yang diselenggarakan pada 21 April 2020 oleh PKMK UGM membahas rencana penelitian mengenai surge capacity dalam hal ketersediaan dan kesiapan SDMK (khususnya anestesi dan terapi intensif) beserta masukan dari Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia dan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro. Permasalahan pertama yang dibahas mengenai structure dimana jumlah ruang isolasi khususnya di ICU sangat sedikit, yang kedua mengenai stuff yakni jumlah dan kualitas APD yang tidak hanya sekedar melindungi tapi juga harus sesuai standar, dan ketiga mengenai staff yakni jumlah SDMK yang belum sesuai dengan rasio serta sebarannya yang kurang merata.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisa posisi, peran dan penanganan residen, dan dokter umum sebagai tenaga pendukung ICU di saat keterbatasan SDMK. Dalam UU Praktik Kedokteran, residen dan fellow dianggap sebagai mahasiswa, namun dalam UU Pendidikan Kedokteran Tahun 2013, mahasiswa pendidikan spesialis dan sub spesialis bukan mahasiswa biasa dan memiliki kewajiban sebagai seorang pekerja sehingga mereka berhak mendapatkan insentif. Di masa pandemi ini, residen tidak disebut sebagai rencana pemberian insentif dimana spesialis mendapat Rp 15 juta, sementara dokter umum mendapat Rp 10 Juta sebulan. Padahal residen telah terbukti mampu menjadi pendukung pada saat bencana, namun bagaimana kemudian jaminan kesehatan serta imbal jasa yang diberikan kepada residen? Selain residen juga dibahas peran dokter umum sebagai pengisi pelayanan ICU (dokter jaga). Dibutukan suatu pelatihan segera terkait tindakan medis ICU terkait COVID-19 sebagai bagian dari peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.

Terdapat beberapa opsi untuk mengatasi masalah kekurangan tenaga spesialis di dalam sebuah wabah, yakni pengiriman secara periodik dari pusat – pusat pelayanan yang banyak spesialis ke RS yang memerlukan serta melakukan mekanisme task shifting. Selanjutnya ada beberapa rekomendasi yang akan dikembangkan yakni sistem (protokol) untuk menghadapi keterbatasan SDMK, protokol pendayagunaan residen anestesi termasuk perlindungan dan insentif serta protokol peningkatan kualifikasi dokter umum terkait tugas anestesi dan ICU dalam wabah COVID-19.

Konsep mengenai pemberian imbal jasa residen dengan kewenangan tertentu sebenarnya sudah ada, namun hal terkait kewenangan ini masih memerlukan adanya koordinasi dengan Ketua Program Studi mengenai bagaimana dan sejauh mana kewenangan residen yang diperlukan di layanan critical care. Ketua Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia, dr Andi Wahyuningsih, SpAn juga menambahkan bahwa pemenuhan APD tidak boleh hanya membebani rumah sakit pendidikan namun perlu adanya tanggung jawab bersama oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, fakultas kedokteran dan rumah sakit pendidikan itu sendiri.

Menjawab pertanyaan penelitian mengenai ketersediaan spesialis anestesi, saat ini untuk RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro tidak ada masalah namun dr Puspita Laksmintari memberikan masukan bahwa diperlukan adanya suatu pemetaan RS pendidikan mana yang memiliki residen karena tidak semua RS pendidikan  memiliki residen dimana saat pandemi ini hampir seluruhnya ditarik ke pusat pendidikan utama.

Namun adanya penarikan residen bukan semata – mata untuk diliburkan dari kegiatan pembelajaran melainkan merupakan pertimbangan dari pusat pendidikan terhadap imunitas dan safety para residen sehingga ada beberapa penyesuaian jam kerja dan juga workload, hal ini dijelaskan oleh Prof. dr Gandes Retno Rahayu M.  Med. Ed, PhD (Wakil Dekan 1, Bidang Akademik dan Kemahasiswaan FK – KMK UGM). Prof Gandes juga menekankan mengenai pentingnya perlindungan dan psychological support untuk para residen dikarenakan adanya stressor fisik, stressor psikis dan stressor ekonomi di kalangan residen.

Secara garis besar, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Kementrian Kesehatan dalam penguatan kebijakan mengenai spesialis, residen dan dokter umum dalam masa wabah COVID-19, serta mendukung IDI dalam memperjuangkan residen dalam masa wabah serta pasca wabah COVID-19. Reporter: Gheanita Ariasthapuri

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Callista, MD
2 months ago

maaf izin bertanya: apakah ada materi pdf nya dan siaran ulang di youtube kah? karena belum sempat mengikuti webinar ini