Angkatan III Aktivasi Hospital Disaster Plan berbasis Incident Command System  dalam Menghadapi Pandemi COVID-19

Angkatan III Aktivasi Hospital Disaster Plan berbasis Incident Command System dalam Menghadapi Pandemi COVID-19

Manajer Lembaga Kesehatan Pengambil Kebijakan

Laporan Free Serial Workshop Online

 Angkatan III
Aktivasi Hospital Disaster Plan berbasis Incident Command System dalam Menghadapi Pandemi COVID-19

Selasa – Jumat: 14 – 17 April 2020

oleh
Badan PPSDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan dan PKMK FK – KMK UGM

Kamis, 16 April 2020


Badan PPSDM Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan FK – KMK (Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan) Universitas Gadjah Mada (UGM) menyelenggarakan workshop secara daring dengan tema Hospital Disaster Plan berbasis Incident Command System (ICS). Workshop dilaksanakan dalam 4 tahap yaitu 1) HDP berbasis ICS; 2) komunikasi dalam ICS; 3) logistik dalam ICS; 4) kertas kerja dan diskusi. Pada pelatihan sesi pertama akan dilaksanakan selama 3 hari yaitu pada 14 hingga 16 April 2020.

Materi hari ke – 3, 16 April 2020 diawali dengan fasilitator menyampaikan apresiasi kepada seluruh rumah sakit peserta workshop yang telah mengirim Penugasan Hari-1, yaitu  ICS di RS untuk menghadapi covid-19.  Selanjutnya dibacakan rekapitulasi dan komentar terhadap penugasan dari masing – masing rumah sakit. Dalam struktur ICS RSUD Muntilan di setiap bagian ada sekretaris dan anggotanya namun belum ada bidang yang melakukan perencanaan dan yang mengurusi relawan. Dalam ICS RS Pelni belum tercantum tugas sekretaris dan perencanaan. Bidang RS Waled Cirebon ada di bagian sekretariat. Dalam ICS RSUD Jombang, Wakil Ketua dan Sekretaris masing – masing ada 2, untuk bergantian tugas dengan Ketua. Demikian juga RS Hasbullah Bekasi memiliki 2 ketua untuk bergantian. RS Tangerang memiliki Wakil Ketua 4 orang sebagai koordinator masing – masing bidang, bukan untuk bergantian dengan Ketua. Struktur organisasi RS Bekasi dibuat sesuai HICS, tiap bagian ada sekretaris masing – masing dan ada Staf Ahli Medik. ICS RSUD Sidoarjo sangat lengkap dan alur komunikasi sudah terlihat jelas. RSUD Bendan Pekalongan menyusun pembagian tugas dibuat secara umum, belum ada tugas perencanaan, tugas LO oleh Kasie Yankes. RSUD Bogor dan RS Unair menyusun pembagian tugas sangat detail sampai ke pelaksana teknis paling bawah dan memiliki perencanaan yang detail. Struktur organisasi RS Dewi Sri dibuat sesuai HICS.

Beberapa komentar dari Nara Sumber terkait hasil penugasan :

  1. Rata – rata belum ada bagian yang mengurus relawan, padahal ini penting, karena sangat membantu. Banyak relawan yang mau membantu tapi tidak tahu jalurnya. Relawan boleh, namun jangan membuka kotak amal/ sumbangan.
  2. Struktur yang terlalu banyak kotak – kotaknya agar disederhanakan, agar lebih mudah dipahami dan alur komunikasinya.
  3. Yang belum ada yaitu fungsi perencanaan dan LO bisa dirangkap oleh Komandan, jika keuangan dan logistik sebaiknya dirangkap oleh wakil / seksi –
  4. Bagi yang sudah membagi tugas secara detail, apakah sudah ada Job Shift – nya, agar tidak

Sesi Diskusi 1 :

  1. Pada struktur organisasi RSUD Jombang tidak perlu mencantumkan nama yang penting bisangnya lengkap dan sistem komunikasi di dalamnya berfungsi. Medical Specialist bisa berada di Operation Section, tapi sebaiknya berada di atas sebagai konsultan. Misal teori penularan dan pencegahan COVID-19 terus berkembang, tugasnya menentukan mau memilih teori yang mana.
  2. RS Tangerang menanyakan 2 hal yaitu apakah Koordinator Perencanaan bertugas merencanakan untuk seluruh seksi. Kemudia OB dan Security masuk bagian mana. Narasumber menyampaikan bahwa fungsi Perencanaan adalah merencanakan untuk tim dan tidak merencanakan/ mencampuri perencanaan di setiap seksi. Misal RS nya menjadi RS Rujukan Level berapa, maka merencanakan mau menyiapkan berapa tempat tidur, berapa tenaganya dan seterusnya. OB dan Security secara umum masuk di logistik, kecuali jika tugas security misal termasuk melakukan Thermoscan, maka masuk ke o
  3. Jogja ada Grup Relawan SONJO (Sambatan Jogja) yang mempunyai relawan dan logistik cukup banyak. Sekarang sedang komunikasi dengan Tim COVID-19 untuk menyalurkan bantuan. Relawan sebaiknya untuk non operasional, karena untuk operasional di lapangan harus lebih hati – hati terkait penularan Covid-

Materi Triage dan Sistem Rujukan

Materi ini disampaikan oleh dr. Hendro Wartatmo dari Pokja Bencana FK – KMK UGM. Masalah COVID-19 berbeda dengan bencana lain, karena sifat penularannya, sehingga perlu penanganan yang berbeda sejak dari triagenya. Permasalahan yang masih ada adalah belum jelasnya Kelas-kelas RS, sistem rujukan dan sistem komunikasinya. Kelas/ level RS menentukan Level APD, dimana ada 3 level Rujukan RS. Sistem triage yang digunakan mengacu pada kriteria dari Spesialis Paru. Secara rinci ada di buku petunjuk. Rujukan, bisa datang dari RS level di bawahnya atau dari Puskesmas. Semuanya harus memiliki sistem APD  1 level di atasnya, karena dibutuhkan terutama saat merujuk pasien. Hal lain yang penting diperhatikan adalah surveilans yaitu siapa yang memantau pasien yang habis diperiksa, jangan sampai menjadi sumber penularan. Di sini peran puskesmas sangat penting. Apalagi banyak Orang Tidak Jujur (OTJ) yang tidak memberi informasi sesuai fakta atau apa adanya.

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Sesi Diskusi”

Diskusi 2:

  1. Bapelkes Cikarang menanyakan bagaimana dengan klasifikasi Ruang Rawat Reguler. RS dengan Ruang Rawat dengan APD Level 2 bisa menjadi Ruang Rawat Reguler, seperti Wisma Atlet dll. Di Bantul ada RS Reguler yang dikelola oleh Dinkes.
  2. RS Unair ditunjuk menjadi RS Rujukan dengan jumlah bed terbatas. Membuka Poli Covid 19, ternyata animo sangat tinggi, sehari 100 -200 pasien. Berkoordinasi dengan Dinkes dan RS lain untuk membuka Poli juga dan agar sistem screening di puskesmas dibuka. Dari pengalaman tersebut intinya untuk pemetaan tidak cukup hanya jumlah bed, tetapi juga Polinya dan lain – lain harus dipetakan. Narasumber menyampaikan dalam hal ini sebaiknya poli berada di level bawah / hilir, termasuk puskesmas dan harus dilengkapi APD yang cukup agar tidak semua menjadi PDP dan penyebaran Covid-19 tidak terkontrol. Selama ini untuk menunjuk RS mau jadi Rujukan level berapa ditanya dulu sudah merawat pasien berapa, seharusnya dilengkapi dulu APD dan lain – lain baru ditetapkan sebagai RS rujukan level berapa. Di Yogya, relawan dikoordinir sehingga penyaluran bantuan bisa merata / sesuai kebutuhan.
  3. RSUD Sidoarjo

Pertanyaan :

  • Triage sudah menggunakan APD level 2, dan ada tempat untuk melepas APD serta jalur khusus ke luar sehingga tidak bercampur dengan orang lain.
  • Ada jalur elpon khusus untuk rujukan.Bagi yang mau merujuk diminta mengirim hasil Laboratorium dan Foto Thorax melalui WA, untuk didiskusikan dan diputuskan diterima/
  • RS mulai penuh pasien karena PDP dirawat 2 minggu, maka perlu ada kebijakan agar ODP ditampung tidak di RS, tapi di tempat khusus yang dikelola Dinkes.

Jawaban:

  • Di UGD ada pojok khusus COVID-19 dan dilengkapi APD-2.
  • Komunikasi sekaligus menjadi Triage, bagus bisa dicontoh, sehingga pasien tidak ke mana-mana dulu.
  • Mengantisipasi peningkatan jumlah pasien, adalah fungsi Surge Capacity, yang menjadi fungsi Perencana, bagaimana skenario yangakan dibuat. Bisa dengan mengeluarkan pasien yang tidak perlu dirawat di RS, seperti dengan RS lapangan dan lain – lain. Sebaiknya segera direncanakan akan seperti apa.
  1. RSUD Bogor menanyakan bagaimana dengan struktur belum ideal. RSUD Bogor satu – satunya RS Pemerintah, agak kesulitan dengan sistem rujukan. Narasumber menyampaikan APD di UGD dan Triage memang harus Level 2 untuk menghindari banyak orang jadi PDP, nanti bisa habis tenaganya. Untuk Surge Capacity tergantung yang memimpin, fleksibel. Keterlibatan RS swasta itu sangat diperlukan, bila perlu dipaksa/diatur oleh Dinkes, seperti di Solo sekarang semua RS swasta jadi RS rujukan. Hal ini jangan dilakukan sendirian, sistem rujukan harus baik agar tidak menjadi penyebab penyebaran COVID-19. Struktur organisasi tidak ada yang benar/ salah, yang penting bisa berfungsi dengan baik dan terpenuhi 3 syarat yang ada.

Kepala Bapelkes Semarang, yang menggarisbawahi apa yang disampaikan Kepala Badan PPSDM Kesehatan dan Kapuslat SDM Kesehatan bahwa Serial Workshop ini agar diikuti dengan baik dari awal sampai akhir, sebagai salah satu upaya bersama menghadapi wabah COVID-19. Ada 4 seri workshop dan yang sekarang adalah seri pertama. Untuk Surat akan dikirim kembali ke semua RS peserta workshop. Terakhir workshop ditutup dengan penyampaian Penugasan Hari-3 oleh fasilitator, dan agar bisa dikerjakan dan di – upload di website sebelum jam 15.00. Untuk acara esok, akan ada sekitar 6 RS yang diminta mempresentasikan. Semua penugasan agar dikerjakan dengan sebaik – baiknya karena akan menjadi pertimbangan dalam pemberian sertifikat workshop. Materi dan video rekaman silahkan klik disini

Reporter : Wardoyo, SPd, MKes
Bapelkes Semarang

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments