Webinar Kolaborasi ““Prosedur, Kebijakan & Tata Cara Klaim Biaya Pasien COVID-19”

Webinar Kolaborasi ““Prosedur, Kebijakan & Tata Cara Klaim Biaya Pasien COVID-19”

Manajer Lembaga Kesehatan Pengambil Kebijakan

Webinar Kolaborasi ““Prosedur, Kebijakan & Tata Cara Klaim Biaya Pasien COVID-19”Webinar kali ini dibuka oleh dr. Kuntjoro (Ketua Umum PERSI). Kuntjoro membuka acara dengan pernyataan singkat dan doa, seperti berikut bahwa era bencana nasional semua harus diupayakan secara penuh untuk bangsa kita. Pertemuan ini  rutin dilaksanakan dan senang sekali dapat bisa dimanfaatkan oleh pihak terkait dan khalayak umum. Webinar kolaborasi ini mengundang banyak organisasi Kesehatan yang memiliki komitmen terhadap penanganan COVID-19.

dr Supriyantoro selaku moderator memandu dan menginfokan bahwa webinar kali ini diikuti oleh Ikkesindo, PERSI, PT TELKOM, PDDI, Komunitas Relawan Kesehatan, PKMK FK – KMK UGM,  IDI, Perhimpunan Ahli Epidimiologi, Himpunan Advokasi Sepasialis RS, PPNI ARSSI, ARSADA, dan lain – lain.

Kemudian, moderator mempersilakan dr. Bambang Wibowo, Sp.OG. MARS perwakilan dari Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan untuk memaparkan “Bagaimana mekanisme klaim pasien COVID-19”. Bambang menyampaikan bahwa yang disampaikan ini bersumber dari Kepmenkes No.HK.01.07/MENKES/238/2020 dan yang paling terpenting atau harus dijaga adalah kendali mutu dan kendali biaya dalam penanganan COVID-19. Selama kurang lebih 30 menit, Bambang menjelaskan mengenai petunjuk teknis tentang pengajuan klaim, kriteria, tempat pelayanan, pelayanan yang dibiayai, standar pelayanan, metode pembayaran, tentang penghitungan tarif, tentang pengkodingan, alur pembiayaan klaim, tata cara pengajuan klaim, tata cara verifikasi klaim oleh BPJS Kesehatan, dan tata cara pembayaran klaim oleh Kemnterian Kesehatan. Memang cukup banyak dan sangat penting untuk itu materi narasumber atau pembahas bisa di download di link berikut https://manajemencovid.net/

Pengajuan klaim ini dihitung sejak 29 Januari hingga 3 bulan pasca Presiden menyatakan mencabut COVID-19 sebagai bencana nasional non alam. Bagian terpenting dari paparan Bambang adalah bahwa adanya potensi persoalan (dispute) pada tiga pembiayaan ini yakni 1) Pasien masuk rumah sakit non COVID-19 berubah status menjadi positif COVID-19, dimana pembiayaan sebelumnya dengan JKN-BPJS Kesehatan, dan setelah terinfeksi COVID-19 klaim mengikuti klaim COVID-19; 2) Pasien masuk rumah sakit COVID-19 dinyatakan sembuh, namun karena kondisi tertentu (komplikasi/komorbid), dimana sebelumnya klaim COVID-19, untuk perawatan/penanganan komplikasi menggunakan klaim JKN-BPJS Kesehatan; dan terakhir yang belum dirumuskan secara terperinci adalah 3) co-insiden. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait co-insiden akan diterbitkan surat edaran, atau nantikan Webinar melalui website berikut  https://manajemencovid.net/

Penjelasan Bambang tersebut kemudian ditanggapi oleh drg. Susi Rusli, MARS perwakilan dari ARSSI (Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia). Susi memulai dengan memaparkan permasalahan penanganan COVID-19 di lapangan, yakni RS tidak siap dalam pandemi (kita harus mengakui ini). Kondisi yang terjadi perlindungan tenaga medis dan pasien masih belum baik atau memprihatinkan. Kebutuhan APD cukup tinggi. APD di pasaran langka, kalaupun ada harganya tidak wajar, dan kualitas belum bisa dibilang baik. Biaya yang tertinggi adalah suplemen, extra fooding, insentif tenaga medis, pengaturan shift tenaga kesehatan dan karyawan yang bertugas pada zona tertentu di RS. Sedangkan semenjak pandemi ini, kunjungan RS menurun 50 – 60%, sedangkan beban operasional meningkat. Hanya RS yang memiliki cash yang bisa membeli APD, sedangkan APD adalah kelengkapan yang krusial.

Untuk mengatasi ini, Susi urun saran, misal pemerintah menjamin APD, dan/atau mengendalikan harga layak untuk APD dipasaran. Selain itu, mengusulkan pemberian fasilitas pajak terhadap barang/jasa, untuk RS Swasta, termasuk juga insentif pajak seperti yang diatur dalam Permenkeu terbaru tersebut. Terakhir, BPJS Kesehatan segera membayar hutang kepada RS agar ada cashflow untuk operasional, serta mengusulkan keringanan bunga bank, agar BPJS Kesehatan tidak memiliki banyak hutang sehingga menjadi kesulitan membayar klaim RS.

Pembahasan selanjutnya adalah Heru Ariyadi – Ketua Umum ARSADA (Asosasi Rumah Sakit Daerah). Heru cukup kritis membahas paparan Bambang dengan situasi yang saat ini dan dulu ternyata hal yang sama pernah terjadi, misalnya mengenai kapan waktu dispute klaim berakhir (batasnya)? Bagaimana kalau Verifikasi yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan mundur?. Dalam paparan mengapai hanya ada jasa dokter? Bagaimana komponen jasa tenaga Kesehatan yang lainnya? Dalam pelayanan COVID-19 ini faktanya adalah kerja tim. Lalu, apakah telah terbentuk persepsi yang sama antara RS dengan verifikator (BPJS Kesehatan) terkait aturan klaim ini?. Terakhir, Indonesia yang memiliki beragam wilayah, sehingga mengenai kewajiban lapor perlu mempertimbangkan keterbatasan daerah.

Pembahasan selanjutnya oleh dr.Agus Suryanto (Direktur RS Kariadi). Agus cukup runut memberikan tanggapan, diuraikan sebagai berikut: Situasi sedang darurat/bencana seperti ini jelas tidak ada kepastian atau tidak menentu (uncertainty). Sehingga, ketika berbicara tarif/biaya tidak ada yang pasti. Jika konsep dasarnya adalah penggantian biaya, maka hal ini dinilai cenderung akan menghitung biaya produksi bahkan akan sampai pada cost-benefit. Padahal, saat ini semua unsur masyarakat berperan dalam penangana COVID-19. Sebaiknya, pehitungan biaya lebih bersifat bantuan tidak penggantian biaya. Sehingga perlu dipikirkan tentang konsep. Ingin membuat satu tarif tidak apa, tetapi tarif yang sifatnya bantuan, sehingga tidak bicara cukup/tidak cukup.

Kemudian pada aspek teknis, mekanisme klaim dalam Kepmenkes ini memasukan standar pelayanan. Sedangkan dikhawatirkan ada pemeriksaan, pemeriksaan sesuai kebutuhan medis tentu tidak masalah, jika ada yang tidak sesuai terkait pemeriksaan medis dengan standar pelayanan tetapi dibutuhkan oleh pasien, apakah akan ada pengurangan. Bantuan pemerintah dengan basis perhitungan biaya normatif ini mengharuskan RS swasta/pemerintah mempunyai persepsi yang sama, dan tanamkan juga bahwa ini adalah kontribusi bersama untuk bangsa.

Pertanyaan penting dalam webinar ini muncul juga dari Perawakilan Asosiasi RS Muhammadiyah Aisyiyah, yaitu Umi Syarjiah. Ia menyampaikan apakah bisa diusulkan pada kasus OPD 60 tahun ke atas dengan kormobid tidak ditanggung dalam Kepmenkes ini, sehingga bisa diusulkan pemerintah daerah turut menanggung/membantu. Dalam paparan Umi : mengapa dari tarif INA CBGs, harus dikurang APD? Mohon hitungannya dijelaskan kembali agar kami yang bekerja di lapangan tidak kesulitan. Selanjutnya, tentang norma tarif bahwa ada pembatasan tarif ruang ICU dengan ventilator, perbedaannya cukup jauh. Apa dasar dari perhitungannya? Mengapa PCR hanya dilakukan di laboratorium pemerintah, RS swasta tidak diberikan? Bolehkah RS Swasta misalnya ditentukan oleh pusat yang juga bisa melakukan PCR dan biayanya ditanggung oleh pemerintah?

Bambang perwakilan dari Dirjen Pelayanan Kesehatan – Kementerian Kesehatan sangat lengkap menanggapi pernyataan dan pertanyaan di atas. Untuk lebih jelasnya silakan simak kembali rekaman dibawah.

dr.Budi – BPJS Kesehatan juga berkesempatan untuk memberikan keterangan atas pertanyaan – pertanyaan yang timbul, tetapi karena keterbatasan waktu, moderator segera meminta kesediaan dr. Budi untuk mengisi webinar lanjutan terkait pembahasan ini pada Kamis, 16 April 2020 di jam/waktu yang sama. Budi menyambut antusias, bahkan Kementerian Kesehatan juga akan melibatkan stakeholders – nya untuk  bergabung pada webinar mendatang. Reporter: Tri Aktariyani – PKMK


Unduh Materi


Video Rekaman

Pengantar Webinar Mempersiapkan Klaim Biaya Pasien Covid 19_dr. Kuntjoro Adi Purjanto, Mkes.
Prev 1 of 1 Next
Prev 1 of 1 Next
0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Sari
5 months ago

materinya bisa didapat dimana ya pak/bu? terima kasih