Reportase  Prediksi dan Antisipasi Dampak Mudik Terhadap Penyebaran COVID-19

Reportase Prediksi dan Antisipasi Dampak Mudik Terhadap Penyebaran COVID-19

Klinisi Primer Klinisi Rujukan Manajer Lembaga Kesehatan Pengambil Kebijakan Tenaga Pencegahan

COVID-19 sudah menjadi kegaduhan global dengan ditandainya COVID-19 sebagai pandemi oleh WHO sejak 11 Maret 2020. Untuk wilayah Indonesia, angka morbiditas penyakit ini yakni 2.273 kasus dengan angka kematian sebesar 198 jiwa (data per 5 April 2020). Untuk menanggapi hal ini, pemerintah menetapkan social distancing dengan harapan menurunkan angka penularan COVID-19. Diskursus mengenai kebijakan pemerintah mengenai mudik menjadi hal yang sangat penting untuk dibahas sebagai upaya memutus penularan wabah COVID-19.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan mengadakan diskusi webinar pada 6 April 2020 bertempat di Gedung Litbang FK – KMK UGM. Kegiatan yang juga diselanggarakan melalui webinar ini mengusung topik “Prediksi dan Antisipasi Dampak Mudik Terhadap Penyebaran Covid-19”. Pembicara pada sesi ini adalah dr. Riris Andono Ahmad, MPH. PhD (FK – KMK UGM), Dr. Wawan Mas’udi, S.IP., M.P.A. (FISIPOL UGM) sebagai pembahas dan Sarwestu Widyawan, MPH (Peneliti dan Konsultan PKMK FK – KMK UGM) sebagai moderator.

Riris memaparkan modelling untuk mendeskripsikan hubungan mudik dan risiko peningkatan penularan COVID-19. Sebagai pembuka, personil tim satgas COVID-19 UGM ini menjelaskan kondisi perkembangan COVID-19 dan tantangan bagi sistem kesehatan di Indonesia. Pihaknya menuturkan, peningkatan kasus yang eksponensial ini telah terjadi secara lokal di wilayah Indonesia. Selain itu, pemerintah menerapkan kebijakan social distancing selama 2 minggu setelah kasus pertama dilaporkan. Keterlambatan ini memiliki peluang dalam peningkatan kasus COVID-19 di masyarakat.

Tim UGM bersama Riris telah membuat suatu model yang menggambarkan risiko penyebaran COVID-19 dengan faktor mudik. Tim ini menggunakan pendekatan model interaksi antar individu dan bagaimana interaksi itu bisa menyebabkan transmisi. Selain itu, pemateri juga menggunakan skenario DKI Jakarta dan fenomena mudik dalam penularan COVID-19. Di wilayah DKI Jakarta durasi penularan dapat lebih lama, apabila diperhitungkan adanya leaking atau mudik karena event lebaran. Dari beberapa data, arus mudik ini sebagian besar mengarah ke wilayah Jawa Tengah (terbesar), Jawa Barat dan Jawa Timur. Di sisi lain, moda transportasi yang digunakan oleh pemudik memiliki pengaruh dalam penularan. Transportasi publik ini, menurut Riris,  mengakibatkan terjadinya mixing antara yang telah terinfeksi dan tidak. Mixing dari mode transportasi dapat menularkan wabah ke beberapa daerah.

Berdasarkan hal ini, skenario yang dapat dipertimbangkan adalah menutup Jabodetabek. Dengan metode tersebut, risiko penularan wabah dinilai dapat berkurang. Namun, menutup pintu masuk atau keluar suatu wilayah dapat bertentangan dengan kebijakan nasional dan perlu ditinjau secara seksama. Jika menggunakan pola tersebut, kasus COVID-19 di DKI Jakarta dan Jabodetabek bisa menurun di minggu I hingga ke II Idul Fitri. Namun, arus balik setelah masa lebaran juga berpeluang meningkatkan angka penularan. Riris juga menuturkan, modelling yang telah dibuat menjelaskan jika karantina wilayah memiliki pengaruh yang tinggi dalam menurunkan risiko penularan.

Selanjutnya, Dr. Wawan Mas’udi, S.IP., M.P.A. (Fisipol UGM) membahas topik yang telah dipaparkan oleh Riris. Menurut Wawan, tahun ini pemerintah diharapkan memiliki kontribusi yang jelas dan signifikan dalam pengelolan mudik untuk mengurangi risiko penularan COVID-19, khususnya di luar wilayah episentrum. Jika tradisi mudik tidak dikelola dengan baik, hal ini akan menjadi peristiwa yang akan memperparah penularan virus ke beberapa daerah, khususnya dari Jakarta ke wilayah provinsi lain di Jawa dengan populasi dan densitas penduduk sangat tinggi. Pemerintah perlu memberikan kebijakan yang sesuai dan mengakomodir kebutuhan masyarakat.

Wawan menuturkan, saat ini peristiwa mudik dengan jumlah yang besar telah mulai terjadi sebelum menjelang Ramadan. Ini menggambarkan peraturan yang ada saat ini belum mampu mengikat masyarakat dalam menerapkan upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Faktor yang menyebabkan ini yakni peraturan yang ada dinilai belum cukup mengikat dan menjamin masyarakat. Selain itu, fenomena deurbanisasi yang beberapa hari terakhir sedang berlangsung, khususnya dari Jakarta, sangat menggambarkan bahwa masyarakat tidak memiliki kepercayaan tinggi ke pemangku kepentingan.

Lantas mengapa fenomena mudik tidak bisa dihentikan walau sudah ada kebijakan di kondisi pandemi ini? Menurut Wawan, aspek kultural memiliki ikatan yang sangat kokoh sebagai bentuk konkret mekanisme masyarakat sosial Indonesia yang sangat komunitarian. Aktivitas mudik telah dinilai menjadi budaya inter-generational relationships. Secara struktural dan realita, mobilisasi masyarakat dalam aktivitas mudik juga secara signifikan dipengaruhi oleh kondisi pandemi. Kondisi wabah COVID-19 saat ini telah mengunci pundi – pundi penghasilan masyarakat urban (kelompok pekerja informal/ekonomi menengah kebawah) yang mengakibatkan peningkatan keinginan deurbanisasi. Di sisi lain, masyarakat menilai tidak ada kejelasan jaminan terpenuhinya kebutuhan masyarakat apabila tidak mudik . Akibat faktor ini, aktivitas mudik telah terjadi sebelum bulan puasa dimulai. Sebagai contoh, puluhan ribu pemudik telah tiba di wilayah Jawa Tengah dan DIY melalui moda transportasi kereta api, bus dan pesawat sejak 20 Maret 2020 lalu. Secara langsung, fenomena ini memiliki risiko kontribusi terhadap transmisi wabah COVID-19. Pada akhir Maret 2020, Pemerintah mengimplementasikan kebijakan melalui pembebasan biaya listrik, bantuan PKH dan bantuan sosial lain. Namun, deurbanisasi ini menjadi jawaban jika Pemerintah masih perlu untuk membuat kebijakan yang lebih strategis lagi dalam mengurangi mobilitas dan menjamin masyarakatnya.

Sesi diskusi banyak membahas mengenai risiko penularan di daerah dan peran kebijakan pemerintah. Pembicara dan pembahas menuturkan, daerah yang menerima masyarakat mudik atau deurbanisasi perlu disiapkan. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan 2019, arus mudik dari DKI Jakarta ke berbagai daerah (Jateng, Jabar DIY, Jatim) dapat mencapai 14,9 juta jiwa. Oleh karena itu, daerah perlu disiapkan dalam upaya mencegah penularan wabah COVID-19 ini. Wawan juga berpendapat, pemerintah pusat perlu memetakan arus mudik dan membuat protokol yang spesifik bagi daerah untuk menekan wabah. Jika aktivitas deurbanisasi tidak bisa dicegah, pemerintah perlu membuat sistem pendeteksian dini untuk meningkatkan kesiapan daerah. Riris berpendapat, peningkatan kesiapsiagaan daerah adalah langkah yang tepat untuk saat ini sehingga tidak memunculkan wilayah episentrum baru setelah fenomena mobilisasi tinggi masyarakat dalam kegiatan sosio-religi pada arus mudi dan arus balik. Sebagai penutup, pembahas menyampaikan jika peran akademisi, teknokrat hingga tokoh masyarakat perlu ditingkatkan untuk memberikan rekomendasi yang tepat bagi pembuat kebijakan sebagai upaya penurunan penularan wabah COVID-19.

Reporter : Nopryan Ekadinata (PKMK UGM)


VIDEO REKAMAN

Prediksi dan Antisipasi Dampak Mudik Terhadap Penyebaran COVID 19
Prev 1 of 1 Next
Prev 1 of 1 Next

 

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments