Reportase Webinar PERSI – PKMK UGM Pembatasan Sosial Berskala Besar:  Mengapa bukan Karantina Wilayah?

Reportase Webinar PERSI – PKMK UGM Pembatasan Sosial Berskala Besar: Mengapa bukan Karantina Wilayah?

Klinisi Rujukan Manajer Lembaga Kesehatan Pengambil Kebijakan Reportase Kegiatan

Pada Rabu 8 April 2020, PERSI bersama PKMK UGM  menyelenggarakkan diskusi yang membahas beberapa aturan yang diterbitkan pemerintah terkait percepatan penanganan COVID-19. Aturan tersebut diantaranya adalah aturan tentang karantina wilayah yang mengacu pada Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan dan Peraturan Peraturan Pemerintah  Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berska la Besar (PSBB) yang diikuti dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19.

Mengawali diskusi, dr. Budi Sampurno sebagai pemandu diskusi meyampaikan bahwa tujuan dari diskusi tersebut untuk lebih memahami  dasar pemikiran penetapan kebijakan PSBB sehingga dipilihnya kebijakan tersebut. Untuk itu ada dua narasumber dari institusi pemerintah yaitu Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kemkes, Sundoyo, SH, MKM, M.Hum serta Dr. Roberia, SH.MH dari Kemenkumham. Sedangkan pembahas adalah Dr. M.Lutfi Hakim,SH MH, dari UGM dan Dr. Gunawan Wijaya, SH MH dekan Fakultas Hukum, Universitas Tujuh Belas Agustus.

Menurut Sundoyo dan Roberia, pada prinsipnya pemerintah sudah mempertimbangkan berbagai aspek sehingga dapat memilih yang Jika dilihat secara seksama, kebijakan penetapan PSBB adalah dalam konteks kekarantinaan kesehatan, ialah UU wabah dan UU bencana. Keputusan penerapan PSBB diambil pemerintah setelah menetapkan status kedarutaran kesehatan masyarakat (KKM) yang terdapat pada Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan. Perbedaan karantina wilayah dengan PSBB, pada UU Nomor 6 Karatina Wilayah adalah pada pembatasan gerak penduduk meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, fasilitas umum dan transportasi.

Sebagai pembahas, Lutfi dan Gunawan lebih melihat celah – celah yang perlu diperbaiki terkait penetapan peraturan dan kebijakan penanganan COVID-19 ini. Menurut pembahas, masyarakat sudah lebih progresif dalam merespons situasi saat ini, terlihat dari inisiatif untuk melakukan pembatasan – pembatasan sebagai upaya mitigasi penyebaran COVID-19. “Yang belum dijalannya masyarakat memang hanya pada aspek keamanaan. Jadi sudah lebih maju dari PSBB sehingga patut dipertanykan relevansinya (Peraturan) dengan penanganan COVID-19”, tutur Lutfi.

Sejalan dengan Luthfi, Gunawan lebih melihat bahwa Undang – Undang tentang Karantina Kesehatan lebih tepat diterapkan dibanding penerapan PP tentang PSBB. Pasalnya, PSBB sebenarnya satu kesatuan di dalam UU Karantina Kesehatan yang sudah mengatur tentang karantina wilayah, rumah dan RS yang kesemuanya ini merupakan mitigasi risiko.  Gunawan melihat bahwa yang seharusnya menjadi fokus perbaikan adalah tentang ketiadaan pejabat atau profesi yang bertanggung jawab untuk mengatur tiap tahapan karantina tersebut.

Reporter: Nusky Syaukani(PKMK UGM)


VIDEO REKAMAN

Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19
Prev 1 of 1 Next
Prev 1 of 1 Next
0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments