Reportase Webinar Kolaborasi Urgensi Perbaikan Tata Kelola Penanganan COVID-19 di Indonesia 8 April 2020

Reportase Webinar Kolaborasi Urgensi Perbaikan Tata Kelola Penanganan COVID-19 di Indonesia 8 April 2020

Klinisi Rujukan Manajer Lembaga Kesehatan Pengambil Kebijakan Reportase Kegiatan

Reportase
Webinar Kolaborasi Urgensi Perbaikan Tata Kelola Penanganan COVID-19 di Indonesia

8 April 2020


PKMK-Yogyakarta. COVID-19 yang terjadi saat ini melahirkan situasi darurat baik dalam keadaan normal maupun keadaan tidak normal seperti terdapat kecemasan secara meluas, ada pembatsan ruang gerak, negara (pemerintah, swasta dan masyarakat) berjalan tidak seperti biasanya, ada perubahan rencana dan anggaran, serta adanya kebijakan diluar proses biasa. Urgensi tata kelola dalam keadaan darurat yang perlu diperhatikan yakni: kekuasaan pemerintah bertambah sehingga penting untuk menjaganya tetap berada didalam jalur, kondisi genting sehingga pengambilan kebijakan perlu cepat dan tepat, potensi terjadinya kekacauan tinggi sehingga perlu dipastikan transparansi kebijakan, dan potensi menyimpangi regulasi tinggi sehingga perlu “jalur khusus” agar apa yang dilakukan tetap dapat dipertangungjawabkan.

Melihat keadaan darurat dalam undang – undang, pada 1959, terdapat UU Nomor 23/PRP/1959 tentang Keadaan Bahaya yang dibagi atas dua yakni keadaan perang dan keadaan darurat. Seiring berjalannya waktu, keadaan darurat diterjemahkan dalam keadaan darurat bencana yang tertuang dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pada 2012 juga diterjemahkan keadaan darurat sosial dalam UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik sosial dan pada tahun yang sama diterbitkan pula undang – undang untuk keadaan darurat pangan dalam UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Tahun 2018, terdapat undang – undang dalam keadaan darurat kesehatan pada UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Kondisi saat ini, terdapat dua rezim undang-undang dalam penanganan COVID-19 yakni darurat bencana dan darurat kesehatan. Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penetapan status oleh Presiden sebagai bencana nasional sedangkan lembaga pelaksananya adalah Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BPBN). disisi lain, berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, penetapan status oleh Presiden sebagai kegawadaruratan kesehatan masyarakat dengan lembaga pelaksananya yakni pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Narasumber pertama, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia disampaikan oleh Fajri Nursyamsi bahwa pada 28 Januari 2020 seharusnya sudah diterbitkan status kegawadaruratan untuk memudahkan akses anggaran evaluasi di daerah, namun pada 4 Februari 2020, Presiden menyatakan COVID-19 sebagai bencana non-alam dan 31 Maret 2020 diumumkan status kegawadaruratan kesehatan masyarakat oleh Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020. Disisi lain, terdapat kebingungan pelaksanaan tata kelola dimana BNPB menjalankan dua peran sebagai birokrasi dan sumber kewenangan berbeda, tata kelola darurat bencana dan darurat kesehatan bercampur, dan terjadi inkonsistensi kebijakan terutama dalam hubungan pemerintah pusat dan daerah. Sebagai contoh pada 16-31 Maret 2020, kepolisian menangkap warga yang berada di jalan raya untuk berkumpul padahal DKI Jakarta belum melaksanakan PSBB saat itu dan baru akan berlaku per 10 April 2020.

Rekomendasi Tata Kelola COVID-19
Penegasan status kedaruratan kesehatan masyarakat
  • Konsistensi melaksanakan UU Nomor 6 tahun 2018
  • DPR dalam melakukan pengawasan berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2018
  • Tidak lagi menyinggung atau menggunakan status darurat sipil
Hapus birokratisasi penetapan PSBB dengan revisi Permenkes Nomor 9 Tahun 2020
  • Hapuskan fase permohonan oleh pemerintah, inisiatif penentuan wilayah yang akan diterapkan PSBB (atau karantina wilayah) harus dari Pemerintah Pusat berdasar kepada data
  • Tugas daerah ada konfirmasi kesiapan pelaksanaan PSBB dalam aspek ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, sarana prasarana kesehatan, anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman sosial
  • Apabila ada ketidakpastian Pemda, maka Pemerintah Pusat yang akan menyediakannya, sehingga PSBB (atau karantina wilayah) tetap diberlakukan.
Restrukturisasi Gugus Tugas
  • Gugus Tugas harus ditegaskan berada pada jalur darurat kesehatan, bukan lagi darurat bencana.
  • Jadikan Gugus Tugas forum untuk pengambilan keputusan penetapan PSBB oleh Menteri Kesehatan
  • Jadikan Menteri Kesehatan sebagai Ketua Gugus Tugas, dengan status perwakilan dari Presiden sebagai penanggungjawab utama kondisi darurat kesehatan.

Narasumber kedua, Badan Penanggulangan Bencana Daerah disampaikan oleh Danang Samsu bahwa jogja belum pernah melakukan kesiapan untuk menangani ancaman dengan karakteristik virus. Pengalaman Yogja yakni gempa 2006 dan erupsi Merapi 2010, BPBD DIY sangat kesulitan dengan kegawadaruratan seperti ini sehingga saat ada satu pasien masuk ke RS Sardjito, BPBD DIY terlibat dengan memberikan pelatihan tidak semua sektor karena waktu yang singkat dan hanya memberikan pelatihan pada petugas kesehatan.

Pengalaman BPBD DIY selama ini dalam menangani bencana di jogja akan diberlakukan untuk masalah COVID-19 agar korban dan dampak sosial ekonomi bagi warga masyarakat dapat diminimalisir. Langkah – langkah yang dilakukan yakni meningkatkan upaya pencegahan penularan infeksi COVID-19, meningkatkan ketersediaan dan kesiapsiagaan sumber daya, meningkatkan kesiapsiagaan penanganan korban secara tuntas, membangun situasi yang lebih kondusif, menyiapkan antisipasi dampak pada kelompok rentan, dan meningkatkan keterpaduan, keterbukaan informasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi penanganan COVID-19.

Narasumber ketiga, Dinas Kesehatan DIY menyampaikan bahwa dinas kesehatan mendapat distribusi obat dan APD/ BMHP bencana dari kementerian kesehatan dan BPBD DIY serta kementerian dan lembaga lainnya. Proses distribusi dengan menyertakan surat dan LPLPA (Laporan Penggunaan dan Lembar Permintaan APD) baik untuk 27 RS Rujukan COVID-19 di DIY dan untuk RS Non Rujukan COVID-19 di masing – masing kabupaten/ kota dan puskesmas.

Narasumber keempat, RSUD Wates disampaikan oleh dr. Lies Indriyati, Sp.A bahwa sejak RSUD Wates ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan sebagai RS Rujukan, pihaknya langsung mengikuti pelatihan di Jakarta untuk melakukan koordinasi dan konsolidasi. RSUD Wates menyadari belum siap dengan kondisi tersebut dan saat ada pasien pertama langsung membentuk 2 Tim COVID-19 yakni tim yang berkontak secara langsung dan tim non kontak. Selain itu, RSUD Wates juga membekali pelatihan bagi petugas kesehatan termasuk cleaning service, supir dan satpam bagaimana menggunakan dan melepaskan alat pelindung diri (APD) yang benar serta penanganan jenasah. Setiap ada pasien yang masuk, RSUD Wates melakukan screening dan bila ada pasien dengan keluhan batuk dan demam maka dipisahkan serta bila ada pasien rujukan dari puskesmas maka sudah disiapkan ruang isolasi.

RSUD Wates juga menyiapkan 10 tempat tidur untuk isolasi bangsal dan minggu depan sudah siap untuk digunakan serta tenaga medis yang ingin isolasi diri tanpa bergabung dengan anggota keluarga, RSUD Wates menyiapkan asrama koas, misal kasus COVID-19 semakin meningkat yang masih kosong dengan tempat tidur dan perlengkapan lainnya siap digunakan. Sistem gugus yang ada di Kabupaten Kulonprogo, pengiriman laporan dan pasien selalu melibatkan Dinas Kesehatan sedangkan untuk keadaan sosial juga melibatkan BPBD.

Narasumber kelima, Tim Divisi Bencana PKMK FK-KMK UGM disampaikan oleh dr. Bella Donna, M. Kes memaparkan konsep dari sebuah bencana yakni adanya kebutuhan dari biasanya, adanya koordinasi, adanya mobilisasi biaya diatas rata – rata diluar situasi normal, dan adanya informasi cepat, tepat dan transparan dengan harapan bisa efektif dan efisien. Selain itu, ada 5 fungsi manajemen yang harus disiapkan: 1) Sistem komando, 2) Keuangan/administrasi, 3) Perencanaan, 4) Logistik, dan 5) Operasional.

Dalam kebencanaan terdapat teori bencana, bila tidak terdapat kerusakan struktur dan kerusakan fungsi, bukan termasuk darurat bencana dan sebaliknya. Pada kondisi normal, semua berdasar pada program masing-masing dan misal dalam keadaan KLB, sesuai kondisi dan peraturan yang berlaku. Hal serupa berlaku dalam keadaan non-alam, BNPB dan BPBD bertanggungjawab dan sistem komandonya perlu diperhatikan. Pada situasi COVID-19 saat ini, Dinas Kesehatan, RS dan BPBD mulai menghitung APD untuk distribusi dengan perhitungan puncak kasus akan berkisar pada angka berapa karena masalah yang dihadapi bukan kita kekurangan melainkan inadequate manajemennya.

Di akhir topik terdapat pertanyaan dari peserta, “Apakah ada aplikasi atau sistem ketersediaan tempat tidur di RS?”. dr. Lies dari RSUD Wates menjawab “RSUD Wates sudah menampilkan jumlah tempat tidur di website resmi RS namun untuk tempat tidur COVID-19 belum” dan Dinas Kesehatan DIY juga menjawab ”saat ini untuk mengetahui jumlah tempat tidur sudah ada dengan menggunakan aplikasi RS Online dari Kementerian Kesehatan, namun untuk mengakses harus menggunakan akun dan disertai dengan password”. Terdapat pertanyaan lainnya, “Bagaimana ketersediaan isolasi untuk ruang bersalin terbatas untuk ibu hamil?”, pertanyaan langsung dijawab dr. Lies dari RSUD Wates, “saat ini RSUD Wates membangun gedung baru untuk ruang bersalin di dalamnya ada ruang infeksius dan non infeksius, misal ada pasien PDP ingin bersalin sudah disiapkan”.

Langkah konkrit untuk menangani pandemi ini dengan komando yang kuat dan sudah banyak solusi dari ikatan dokter dan akademisi bidang kesehatan dengan arahan yang sudah jelas untuk karantina wilayah sesuai dengan acuan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, namun hal yang menjadi pertanyaan besar mengapa pemerintah belum berlakukan dan untuk karantina hanya beberapa wilayah saja dan tidak harus seluruh wilayah Indonesia?.

Reporter: Agus Salim


Unduh Materi

VIDEO REKAMAN

Pengantar Webinar Kolaborasi Urgensi Perbaikan Tata Kelola Penanganan COVID 19 di Indonesia
Prev 1 of 2 Next
Prev 1 of 2 Next
0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments