Reportase Webinar Bagaimana Memenuhi Kebutuhan APD dan Sustainabilitasnya? 7 April 2020

Reportase Webinar Bagaimana Memenuhi Kebutuhan APD dan Sustainabilitasnya? 7 April 2020

Reportase Kegiatan

Diskusi lanjutan penanganan pandemi COVID-19 diselenggarakan kembali via webinar pada Selasa (7). Pertemuan atas kerja sama berbagai pihak ini dimoderatori oleh Supriyantoro (IKKESINDO). Bertindak sebagai keynote speech adalah perwakilan dari Kementrian Kesehatan. Materi dibawakan oleh sesditjen farmalkes kemenkes, sekjen Gakeslab, dan ketua komite PPI RSU Sardjito, sedangkan yang menjadi pembahas adalah ketua IDI Jawa Barat dan kepala dinas kesehatan Provinsi DKI. Diskusi ini membahas pemenuhan kebutuhan APD dan antisipasi keberlangsungannya

Kebijakan pemerintah terbaru dalam Permekes No.07/2020 dan Kepmen No.218/2020 adalah produksi alkes yang terkait dengan penanggulangan COVID-19  tidak lagi memerlukan ijin edar atau SAS dari kementrian. Dirjen Farmalkes, Engko Sosialine Magdalene sebagai keynote speech menambahkan jika hal ini memberikan kesempatan kepada produsen manapun, baik perusahaan produsen berskala besar maupun produsen lokal dan rumahan (UMKM) dapat berpartisipasi dalam produksi APD dalam negeri. Selain itu, kebijakan ini juga memudahkan impor APD dari negara lainnya. Untuk impor ini sendiri harus mendapatkan rekomendasi dan persetujuan dari kepala BNPB sebagai ketua gugus tugas penanganan COVID-19.

Sesditjen Farmalkes, Aryanti Anaya melanjutkan dengan isu standar APD medis dalam penanganan COVID-19. Analisa dimulai dari banyaknya tenaga kesehatan yang terpapar bahkan meninggal akibat terinfeksi COVID-19  ini. Oleh karena itu, muncul pemikiran bahwa determinan paling besar berasal dari penggunaan APD yang tidak adekuat terkait mutu APD yang digunakan dan penggunaan APD yang tidak tepat. Sementara kebutuhan APD medis nasional mencapai 5 hingga 8 juta hingga Juli mendatang sebagai prediksi menurunnya pandemi.

Oleh karena itu, Aryanti menjelaskan pentingnya APD medis yang sesuai dengan standar. Komponen APD medis terdiri coverall, masker, google glass, face shield, sarung tangan, dan shoe cover. Masing – masing APD memiliki standar tertentu. Secara umum, coverall misalnya harus betul- betul menutupi seluruh tubuh atau 360⁰, disarankan berwarna putih agar noda jelas terlihat. Masker sendiri yang disarankan ada dua jenis, yaitu masker N95 dan masker bedah yang terdiri dari 3 lapis. Google glass haruslah sempurna menutupi mata dan yang lebih baik anti gores, anti uap, dan anti debu. Sarung tangan harus sekali pakai dan lebih baik panjangnya sampai siku, jika ditiup maka tidak terasa di sisi satunya. Pelinduung sepatu harus anti slip dan anti air. Sedangkan face shield haruslah secara sempurna menutupi seluruh wajah, agar tidak mudah tertular melalui droplet.

Satu isu yang berhembus di publik bahwa Indonesia telah mengimpor barang yang diproduksi di Indonesia dibantah oleh Aryanti. Pada saat itu, Indonesia memang mengekspor APD ke Korea Selatan dalam jumlah besar, jumlah pada satu bulan awal  2020 ternyata jumlahnya berkali lipat dari total ekspor pada 2019. Untuk itu pemerintah menghentikan pengiriman APD ke Korea. Namun dialihkan ke BNPB untuk digunakan di dalam negeri. Di saat bersamaan, karena masih kekurangan stok maka impor juga dilakukan dari China. Itulah yang menyebabkan publik berpikir bahwa APD yang diimpor buatan dalam negeri sendiri.

Materi kedua yaitu strategi pemenuhan APD dalam negeri dan kendalanya dibawakan oleh Sekjen Gakeslab, Randy Teguh.  Dipaparkan bahwa kondisi sebelum wabah, APD memiliki standar yang belum jelas, kemampuan dan kapasitas dalam negeri tidak berkembang dan terbatasnya bahan baku. Hingga wabah COVID-19  ini terjadi, situasi menjadi jauh lebih rumit dimana kepanikan terjadi, produsen secara sporadis juga ikut berpartisipasi dalam produksi meski tak memiliki latar belakang teknis, adanya kelangkaan bahan baku, serta ketidakjelasan distribusi. Maka diperlukan strategi yang tepat dalam penanganan masalah ini agar tidak muncul masalah yang lain.

Randy menggambarkan bahwa produksi APD saat ini menyentuh angka 18 juta, namun hanya sekitar satu juta yang terbuat dari bahan spunbond, selebihnya hanya terbuat dari bahan linen yang tentunya bisa tembus dari droplet. Dari tingginya produksi untuk kebutuhan dalam negeri, ternyata terdapat indikasi jika kualitas dikorbankan, terjadi kelangkaan, adanya penurunan standar alkes karena kebiasaan menggunakan produk non alkes.

Dari situasi tersebut, Randy memiliki gagasan seperti melakukan berbagai eksperimen namun tetap memperhatikan kualitas APD yang diproduksi, kolaborasi dengan industri non alkes dalam proses produksi, kegiatan post market harus lebih proaktif, menilai kebutuhan APD di setiap faskes dengan benar, dan memastikan jalur – jalur distribusi ke semua wilayah. Di lain sisi, harmonisasi di tingkat lembaga dan kebijakan tidak diperlukan, justru dengan adanya jalur khusus, pemerintah membantu pengadaan dan mengawasi, serta mempermudah jalur – jalur pengadaan seperti melalui LKPP atau sistem daring.

Andaru Dahesidewi sebagai ketua PPI RSU Sardjito memberikan informasi bagaimana penatalaksanaan pencegahan COVID-19   dengan penggunaan APD di RSUP Dr. Sardito. Andaru menyebutkan persediaan APD ini merupakan komitmen dari pimpinan dan manajemen RSUP Dr. Sardjito. Selain itu juga terdapat panduan bijak dalam penggunaan APD di rumah sakit ini, panduan ini sebagai pelengkap dari panduan sebelumnya.

Andaru menekankan, terdapat beberapa tahap yang dilakukan dan dipastikan sebagai bentuk kewaspadan di RS Sardjito. Dimulai dengan skrining awal, penempatan pasien, alur and transportasi, alat pelindung, kondidi eskalasi, sistem pemberih lingkungan, perlindungan dan surveilans petugas, serta pada wilayah karantina, self isolation, dan saat ini sudah dimulai dengan PSBB.

Beberapa kebijakan juga diambil oleh RS untuk memudahkan penataan di rumah sakit dengan mengurangi kepadataan. Kebijakan ini merupkan inisiatif dari direksi. Kebijakan ini dilakukan dengan membatasi akses masuk, sistem edukasi dengan model daring, memastikan yang dirawat adalah pasien dengan pengawasan (PDP), serta kejelasan terhadap petunjuk – petunjuk yang ada di rumah sakit.

Zonasi juga diberlakukan di RSUP Dr. Sardjito. Zonasi ini diperuntukkan untuk mengurangi penyebaran COVID-19   antar pasien, pengunjung, atau petugas. APD juga digunakan sesuai dengan kebutuhan. Ada tiga macam zona yang telh ditentukan, zona hijau, kuning, dan merah. Zona hijau adalah area pasien non COVID-19   serta penggunaan APD minimal. Zona berikutnya adalah zona kuning dimana wilayah ini adalah transisi dan memerlukan APD khusus. Sedangkan zona merah adalah wilayah untuk pasien COVID-19   dan petugas memerlukan APD tertentu.

Pembahas dalam kesempatan ini adalah Kadinkes Prov DKI, Widyastuti serta Ketua IDI Prov Jabar, Eka Mulyana. Kedua pembahas ini berbicara tentang masih langkanya APD di lapangan. Meskipun sudah ada paparan sebelumya bahwa APD sudah disalurkan oleh pemerintah pusat dalam jumlah yang besar. Namun, para pembahas merasa kebutuhan mereka belum terpenuhi. Bahkan dibeberapa kasus dokter menghadapi pasien tanpa APD, dan di kasus lainnya dokter hanya menggunakan jas hujan sebagai APD. Oleh karena itu, masih perlu dilihat kembali proses distribusi dan pengecekan secara berkala untuk memastikan pengiriman APD ke daerah atau fasilitas yang membutuhkan.

Reporter: Faisal Mansur


Unduh Materi

VIDEO REKAMAN

Strategi Pemenuhan APD dengan Pemberdayaan Produksi Dalam Negeri dan Kendalanya dr Randy H Teguh
Prev 1 of 1 Next
Prev 1 of 1 Next
0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments