Reportase Zoom Seminar Manajemen SDM Kesehatan dalam Menghadapi Berbagai Skenario Lonjakan Kasus Covid-19

Reportase Zoom Seminar Manajemen SDM Kesehatan dalam Menghadapi Berbagai Skenario Lonjakan Kasus Covid-19

Reportase Kegiatan

PKMK – Yogya.   Masih dalam rangkaian Webinar Surge Capacity, PKMK dan MMR FK – KMK UGM mengelenggarakan webinar terkait skenario lonjakan dari sisi SDM dengan melibatkan narasumber BPPSDM, Ketua PDPI, Ketua PAPDI, Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah, dan Direktur RSUP dr. Sardjito.

Hingga saat ini kasus COVID-19 belum menunjukkan penurunan.  Maka, kita perlu untuk menghadapi pandemik ini dengan 3 skenario menghadapi lonjakan rendah, sedang, maupun tinggi.  Indonesia sudah menetapkan 132 rumah sakit rujukan COVID-19 dan saat ini menjadi 390 rumah sakit rujukan, belum lagi ditambah dengan 102 rumah sakit yang sedang berproses sebagai rujukan COVID-19 sehingga menimbulkan konsekuensi termasuk pemenuhan jumlah SDM kesehatan.  Hal yang menjadi pertanyaan adalah “Siapa tenaga kesehatan yang harus berperan?”.  Seluruh  SDM Kesehatan diharapkan terlibat menghadapi COVID-19.  Sebagai pendukung, pemerintah juga telah menetapkan 48 laboratorium pemeriksa COVID-19 dengan Balitbangkes sebagai laboratorium rujukan nasional.  Dengan semakin bertambahnya fasilitas tentu konsekuensi penambahan tenaga menjadi persoalan.  Kebutuhan yang dibutuhkan diantaranya tenaga biomolekuler, tenaga laboratorium, dan reagen.  Di sisi lain tiap-tiap wilayah tidak identik laboratoriumnya.

Pemetaan tenaga kesehatan di RS Rujukan COVID-19 dapat dilihat di dashboard BPPSDM yang mana memberikan informasi jumlah SDM per rumah sakit per spesialis.  Ke depannya dapat diketahui jumlah SDM per puskesmas.  Untuk memetakan kebutuhan SDM Kesehatan, sudah bukan waktunya saat ini namun hal yang dapat dilakukan ialah dengan merespon atau memenuhi kebutuhan.  Saat ini, dapatkah kita memobilisasi SDM untuk melihat suatu keseimbangan?  Jika melihat situasi yang ada, nampaknya hal tersebut tidak memungkinkan untuk dilakukan sebagai tenaga cadangan karena keterbatasan ketersediaan SDM.  Menambah rumah sakit darurat COVID-19 menjadi sebuah tantangan baru karena tidak siap secara langsung merespon dengan tenaga yang ada.  Rumah sakit rujukan yang ada sudah mulai kehabisan tenaga sehingga meminta bantuan tambahan tenaga.  Di sisi lain, persiapan rumah sakit khusus di Pulau Galang menjadi tantangan tersendiri untuk pemenuhan SDM.  Kegiatan pengendalian dan pencegahan penyakit dengan melakukan surveilance (tracing) dan penguatan call center untuk mendukung layanan promotif preventif juga diperkuat bekerja sama dengan Kemendikbud yang menyediakan relawan. 

Menghadapi COVID-19, spesialis paru sebagai garda terdepan.  Sebaran dokter paru di Indonesia total 1.106 orang.  Perbandingan jumlah 1 spesialis paru terhadap kasus COVID-19 menunjukkan perbandingan bahwa daerah DKI dan Banten hampir 2 – 3 kali.  Demikian pula perbandingan spesialis paru terhadap kapasitas ruang rawat COVID-19 menunjukkan angka yang tidak seimbang karena tidak semua tenaga tersebut melayani dengan pertimbangan termasuk kelompok rentan.  Kesiapan PDPI sebagai perhimpunan spesialis paru menghadapi COVID-19 terlihat dalam 3 tahap yaitu sebelum adanya kasus,  saat awal kasus sampai minggu lalu, dan saat terjadi lonjakan kasus.  Sebagai manifestasi klinis COVID-19 perlu pelimpahan kewenangan ke dokter umum agar dapat menangani kasus COVID-19 di puskesmas atau rumah sakit darurat sehingga mereka dapat melakukan tata laksana medis di lapangan, sehingga rumah sakit rujukan hanya melayani severe cases dan critical cases.

Di saat pandemik global ini semua prosedur harus disesuaikan dan lebih banyak bertindak, namun kajian ilmiah terutama kajian epidemiologi tetap diperlukan dengan pembahasan terpisah.   Di DIY terdapat 174 spesialis penyakit dalam yang tergabung dalam PAPDI.  Untuk menghadapi COVID-19, 4.479 dokter spesialis penyakit dalam tergabung dalam tim kolaboratif penanganan kasus.  Tentunya ada konsekuensi seperti perlunya berhati – hati jika ada pasien dengan keluhan seperti ciri – ciri COVID-19 terutama dari pasien kelompok rentan.  Edukasi bagi kelompok rentan juga telah dilakukan.  PAPDI juga mendukung SDM – nya dengan refereshing keilmuan tentang COVID-19 secara virtual dan grup diskusi melalui aplikasi terutama untuk anggota di remote area.  Memoblilisasi anggota PAPDI ke daerah lain tidak hanya melibatkan spesialis penyakit dalam, spesialis paru, spesialis kesehatan anak, namun perlunya keterlibatan spesialis lain maupun mahasiswa kedokteran yang telah lulus.   Menjaga agar sistem layanan kesehatan tidak sampai turun membutuh kerja sama antar sektor.  Upaya di hulu untuk promotif dan preventif juga penting dalam memutus mata rantai penularan, jika tidak tegas, maka akan tejadi herd  immunity sehingga akan memakan banyak korban.

Menjadi hal serius untuk disikapi bahwa Jawa Tengah merupakan urutan ke – 4 dan DIY urutan ke – 7 dari jumlah kasus yang ada di Indonesia.  Pergerakan menunjukkan peningkatan setiap hari.  Skenario yang perlu dilakukan di Jawa Tengah, jika melakukan case finding secara aktif, penelusuran kontak secara cepat, upaya social / physical distancing, promotif preventif maka puncaknya akan tercapai pada 29 Mei dengan kasus 950 PDP.  Apabila tidak berhasil maka eskalasi cepat puncaknya pada pertengahan September dengan kasus 3.500 PDP.  Tentunya jika hal tersebut terjadi  membutuh skenario, yaitu menyediakan 13 rumah sakit di lini 1, jika tidak cukup maka 45 rumah sakit di lini 2 akan disediakan, jika belum cukup maka 150 rumah sakit di lini 3 akan disediakan, jika belum cukup maka RS Bung Karno di Solo yang sedang dibangun dengan 210 TT + ICU + isolasi disiapkan untuk RS Khusus COVID-19.  Selain itu di Brebes ada rumah sakit swasta dengan 150 TT yang siap dioperasionalkan.  Jika fasilitas tersebut belum belum mencukupi juga maka akan menggunakan rusunawa di Boyolali dan Kendal yang menyediakan > 400 kamar, menggunakan ruang Bapelkes yang menyediakan > 900 kamar, kampus – kampus, maupun rumah dinas walikota.

Tentunya hal tersebut terkait juga dengan ketersediaan SDM.  Rumah sakit membutuhkan spesialis paru, spesialis penyakit dalam (penyakit tropis), maupun spesialis lain untuk mengambil bagian dalam pelayanan didukung oleh perawat terlatih.  SDM di puskesmas disiapkan jumlahnya.  Perlunya penguatan SDM dari sisi jumlah, tata kelola, pembiayaan, kelembagaan, dan sarana prasarana.  Pemenuhan kebutuhan yang kurang dapat menggandeng organisasi profesi yang ada, misal PPNI, IDI, dan organisasi profesi lain, relawan, instansi vertikal lain (intelijen) membantu untuk penelusuran kontak.   Tidak membedakan wilayah, sehingga semua pasien dilayani.

DIY juga sangat memperhatikan ketersediaan SDM.  Dalam menghadapi COVID-19, DIY memenuhi kebutuhan SDM berdasarkan level yaitu level komunitas yang meliputi relawan, mahasiswa kedokteran,  dan desa siaga COVID-19 serta level fasyankes yaitu tenaga kesehatan.  Perlakuan dan pengerahan SDM di masyarakat berbeda dengan SDM di fasyankes karena faktor penyakit infeksius.  Di DIY terdapat 27 rumah sakit rujukan COVID-19.  Kapasitas yang disediakan sebanyak 243 TT dan 12 TT untuk kasus kritis.  Namun belum semua kapasitas terpenuhi.  Perlu adanya skenario eskalasi jika ada arus mudik  dan  juga perlu skenario sentralisasi dengan tersebarnya 27 rumah sakit rujukan COVID-19.  Di ring 1, RSUP dr. Sardjito untuk menangani kasus kritis dan RSPAU dr. S. Hardjolukito untuk menangani kasus non kritis.  Jika kapasitas sudah mencapai 80% maka akan dilimpahkan ke ring 2 yang menangani triase serta mendukung dari sisi SDM dan peralatan untuk rumah sakit di ring 1.

Dalam diskusi juga ditekankan bahwa dibutuhkan rumah sakit pemimpin COVID-19,  jika membuka semua rumah sakit maka akan menimbulkan inefisiensi SDM dan peralatan sehingga perlu sentralisasi.  SDM perlu disiapkan dengan dukungan APD, ruang istirahat, pemenuhan gizi, keamanan, sehingga keluarga nakes juga tidak kuatir.  Rumah sakit swasta juga perlu membantu mengurangi beban rumah sakit rujukan dengan mempersiapkan sarana memadai dan berstandar untuk keselamatan nakes.  Kepala daerah perlu  menetapkan rumah sakit swasta sebagai jejaring rujukan.  Selain itu, dapat memanfaatkan ruang yang sudah ada di rumah sakit untuk merawat pasien khusus COVID-19.  Jika diperlukan, rumah sakit pemerintah hanya menangani kasus COVID-19.  Pemanfaatan gedung-gedung untuk rumah sakit darurat dalam menangani kasus ringan.  Organisasi profesi seperti PAPDI, PDPI, atau organisasi profesi lain harus siap untuk mendukung pelimpahan SDM.   Perlu adanya pengelompokan rumah sakit rujukan berdasar level yaitu rumah sakit rujukan utama untuk kasus kritis dan berat, sedangkan  rumah sakit rujukan level di bawahnya untuk gejala sedang atau ringan.  Sistem rujukan satu pintu harus dikelola lebih matang.   Pelimpahan kepada dokter umum untuk menangani pasien COVID-19 dengan pengawasan dari spesialis. 

Kesimpulan dari webinar ini adalah data sangat mempermudah perencanaan, rumah sakit swasta dapat diberdayakan sehingga tidak ada aliran pasien ke wilayah lain, dan perlu kolaborasi antar ahli.  Dengan situasi dan respon yang belum optimal untuk menghadapi COVID-19 diperlukan langkah – langkah untuk penguatan subsistem SDM Kesehatan yang lebih tangguh untuk mampu merespon dengan cepat.  Rekaman webinar dapat dilihat di https://www.youtube.com/watch?v=1Iz3r62YBzE. Bahan – bahan dari narasumber dapat diklik disini.

Reporter : Elisabeth Listyani (PKMK UGM)


VIDEO REMAKAN

Pengantar Webinar Surge Capacity : Manajemen SDM Kesehatan
Prev 1 of 2 Next
Prev 1 of 2 Next
0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments